jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menjalin sinergi dengan berbagai instansi dan penegak hukum sebagai perwujudan salah satu fungsi sebagai community protector.
Sinergi itu dilakukan untuk penguatan penegakan hukum dan pengawasan barang-barang ilegal.
BACA JUGA: Menghilangkan Hambatan Investasi, Bea Cukai Siap Asistensi Kawasan Ekonomi Khusus
Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT bersama Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Kemenkumham ikut dalam diskusi yang membahas kerja sama penegakan hukum lintas batas negara, serta diskusi publik isu kontemporer hukum internasional.
Dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia perlu menjadi anggota dan ikut serta menentukan arah kebijakan organisasi internasional.
BACA JUGA: Mendorong Pemulihan Ekonomi, Bea Cukai Genjot Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Oleh karena itu, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), ASEAN, G20, UNIDROIT, dan ICSID.
“Keterwakilan Indonesia dalam forum-forum tersebut harus dipastikan dapat mendorong kepentingan Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar.
BACA JUGA: Siti Fadilah Supari Heran Mutasi Virus Corona Sudah 4 Ribu Kali, Vaksinasi Masih Tetap Jalan
Gubernur Bail I Wayan Koster mengungkapkan pengamanan batas negara merupakan wujud eksistensi suatu negara.
"Ini ditandai dengan terlindunginya kedaulatan penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman terhadap negara," katanya.
Bea Cukai Wilayah Kalimantan Bagian Barat Bersama Badan Narkotika Nasional dan beberapa instansi pemerintah di wilayah Kalbar juga melakukan penguatan sinergi memberantas penyalahgunaan narkoba.
Sinergi dilakukan dalam sosialisasi di wilayah Nanga Tepuai, Kapuas Hulu, Kalbar, Selasa (15/6).
Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Ferdinand Ginting mengatakan tugas dan fungsi Bea Cukai cukai sebagai community protector.
"BNN sebagai leading sector pemberantasan narkotika, TNI dan Polri selaku unsur keamanan dan ketertiban nasional, Bea Cukai sebagai border protection, Kementerian Kesehatan dan BPOM sebagai pengawas dan pemberi perizinan ekspor dan impor narkotika, Kemensos yang berperan dalam rehabilitasi sosial serta kementerian/lembaga lainnya sebagai supporting,” ungkapnya.
Bea Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Selatan juga menjalin sinergi dengan berbagai aparat penegak hukum.
Kali ini penguatan sinergi tersebut dilakukan dalam Kegiatan latihan gabungan penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (force down landing) oleh Kemenko Polhukam dan TNI AU.
Latihan bersama ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKB).
Kesepakatan bersama itu telah diteken 12 kementerian/lembaga pada 24 Februari 2020. Terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kemenkumham.
Kemudian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, TNI, Perum LPP Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II.
Menko Polhukkam Mahfud MD menyampaikan latihan yang digelar ini merupakan wujud sinergi yang baik antara K/L dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga bukan hanya aturan tetapi pemahaman serta aplikasinya apabila memang peristiwa tersebut benar benar terjadi di lapangan. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy