jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan antisipasi kekeringan dan rawan pangan terhadap dampak pandemi Covid-19 yang masih meluas di seluruh negara telah diprediksi Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menjadi ancaman krisis pangan dunia.
Melihat potensi ini, Azis mendorong pemerintah khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan, untuk dikelola kepada petani di daerah seraca massal.
BACA JUGA: Defisit APBN Februari Capai Rp 63,6 Triliun, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Azis berharap langkah ini mampu mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selama ini terfokus pada stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021 yang dialokasikan dengan pagu anggaran Rp 699,43 triliun.
"Pemanfataan lahan BUMN ini penting, baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Minggu (28/3).
BACA JUGA: Pakar Ekonomi: Belanja APBN Pendorong Pemulihan Ekonomi di 2021
Menurut Azis, lahan tidur milik BUMN ini juga dapat dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok.
Salah satunya menjawab defisit pangan, hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani dan masyarakat adat.
BACA JUGA: Pulihkan Ekonomi, Azis Syamsuddin: Kita Perlu Belajar dari China
Menurut Azis, BUMN punya andil besar untuk ini.
"Jadi, kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya.
Bukan untuk membangun Food Estate seperti MIFEE di Papua atau rice estate oleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis, tetapi ini mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," papar Azis.
Wakil ketua umum Partai Golkar ini menambahkan, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh nusantara.
"Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi. Lahan BUMN yang tidak produktif, menjadi solusi, di tengah kegelisahan rakyat dan Pemerintah di atas bayang-bayang utang luar negeri (ULN)," terang Azis.
Dia mengatakan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada 2021 akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN.
Menurut dia, data ini merupakan fakta bahwa dari tahun 2020 ke 2021 beban APBN melonjak Rp 295,4 trilun dari pagu PEN yang pertama kali disampaikan oleh pemerintah di awal 2021 yakni Rp 403,9 triliun.
"Angkanya naik 20,63 persen dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun. Kami tentu berharap langkah pemulihan, tidak hanya mengandalkan stimulus. Program padat karya dengan maksimalkan lahan tidur milik BUMN juga jadi solusi," jelasnya.
Poin positif lainnya, sambung Azis, cara ini diyakini dapat memaksimalkan konsep refocusing dan penghematan pada setiap kementerian, lembaga maupun pemda provinsi, dan kabupaten, kota.
"Negara saat ini butuh anggaran besar untuk penanggulangan pandemi. Di satu sisi Kementan tetap harus terus menyiapkan pangan, di sisi lain ada sektor yang tidak tergarap. Ini celah agar di tengah kondisi saat ini, kita bisa meningkatkan kemandirian," terang Azis Syamsuddin.
Menurutnya, ada pemanfaatan lahan tidur milik BUMN, ini juga bagian dari upaya mendukung Kementan untuk menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk dan alsintan agar terjaga dengan baik.
Insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi diharapkan menjaga semangat untuk bertani.
Sementara perluasan areal tanam dan ekstensifikasi pertanian dan memaksimalkan produksi dengan eksisting lahan yang tersedia, tidak lagi membuat kekhawatiran.
"Maka, intervensi BUMN sangat dibutuhkan," tegas Aziz.
Terakhir, Azis juga merespons penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berulang kali meminta BUMN memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan.
Baik lahan yang akan dibuka sebagai areal persawahan maupun lahan basah atau gambut.
Pendampingan ini penting agar masyarakat mengerti bagaimana membuat lahannya menjadi produktif. Sementara, BUMN, Kemetan, Kemendag, hingga pemda juga diuntungkan dengan ketersediaan stok dan menahan lonjakan harga.
"Skema ini bisa kita tiru dari negara serumpun kita Malaysia. Kendali pengembangan lahan BUMN-nya dilakukan oleh Federal Land Development Authority (FELDA). Lembaga ini menjadi semacam bapak angkat bagi masyarakat Malaysia dalam mengelola lahannya," pungkas Azis Syamsuddin. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy