jpnn.com - Perekonomian Indonesia pada tahun depan menghadapi tantangan berat. Pemerintah mengaku telah menyiapkan program untuk menggenjot pertumbuhan. Antara lain, pada awal tahun 2015 akan meluncurkan layanan satu pintu untuk memudahkan investor.
Tahun depan, rakyat Indonesia akan menghadapi beban baru, kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan ini dinilai banyak kalangan akan semakin membebani perekonomian masyarakat, setelah belum lama ini pemerintah mengerek kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi.
BACA JUGA: Korupsi di Daerah Sistemik dan Masif
Beban ekonomi rakyat tidak itu saja, belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dari kisaran Rp 12.000-an pada bulan lalu, sampai menembus angka Rp 12.900 per dolar AS. Sejumlah analis ekonomi menghitung, melemahnya rupiah akan membuat inflasi pada tahun ini mencapai 8 persen, posisi tertinggi dari yang diperkirakan berada di rentan 7,5 persen sampai 8 persen.
Bagaimana nasib perekonomian Indonesia pada tahun 2015? Kebijakan apa yang akan diambil pemerintah untuk menekan inflasi? Berikut ini pandangan Menko Perekonomian Sofjan Djalil kepada Rakyat Merdeka (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Bung Karno Ingin Terlihat Tampan
Bagaimana Anda melihat tantangan perekonomian Indonesia tahun 2015?
Pertama, akan ada tekanan eksternal, saya melihat kondisi ekonomi internasional tidak terlalu menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di China lebih rendah dari yang diharapkan, kemudian Eropa dalam kondisi sakit. Selain itu, harga komoditas akan jatuh sekali, seperti minyak, sawit, dan mineral lainnya. Yang tumbuh hanya Amerika Serikat. Semua itu akan berimplikasi pada ekonomi domestik.
BACA JUGA: Andai KPI Punya Kekuatan Seperti KPK
Penguatan ekonomi AS baru-baru ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian domestik. Bagaimana Anda melihat itu?
Itu terkait dengan rencana Amerika menaikkan suku bunga. Hal itu berdampak kepada nilai tukar rupiah. Tetapi, penguatan ekonomi Amerika sebenarnya membuka peluang kepada kita untuk meningkatkan ekspor ke Amerika. Tapi, kalau di lihat secara keseluruhan, faktor eksternal berat, tidak terlalu menggembirakan.
Kebijakan apa yang akan diambil pemerintah agar perekonomian bisa tumbuh?
Kita harus mengambil kebijakan di internal (dalam negeri) untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi. Misalnya bagaimana agar APBN dengan jumlah yang tersedia itu bisa terserap tepat waktu. Karena investasi dari pemerintah juga mampu mendorong pertumbuhan.
Selain itu, pemerintah akan permudah investasi asing dan swasta dengan layanan one stop service. Karena perizinan selama ini telah memasung perekonomian.
Akhir bulan Januari 2015, pemerintah akan meresmikan layanan one stop service atau pelayanan satu pintu di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi nanti investor yang mau masuk ke Indonesia nggak perlu repot. Kita harapkan ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian.
Berapa lama waktu pengurusan izin yang bisa diberikan pemerintah?
Itu tergantung jenis izinnya. Ada yang satu hari, satu minggu dan satu bulan. Tetapi yang jelas ada batas waktunya. Harus bisa lebih cepat, tidak seperti sekarang, untuk izin membuat power plan saja, izin dan negosiasinya bisa dua sampai tiga tahun.
Pemerintah berencana menaikkan TDL. Kebijakan itu akan membebani perekonomian rakyat...
Untuk rakyat kecil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap kita berikan subsidi. Nah, untuk kelompok tertentu yang masih disubsidi saja yang memang harus dikurangi pelan-pelan.
Bagaimana dengan dampak inflasi akibat kenaikan TDL?
Kita akan upayakan sedemikian rupa agar dampaknya bisa minimum.
Apakah pemerintah akan memberikan insentif khusus, terutama pelaku usaha yang terpukul akibat kenaikan TDL?
Kita nanti akan lihat dahulu apa masalah yang dihadapi pelaku usaha. Kalau masalah perizinan, kita akan membantu bereskan, kalau ada masalah banyaknya biaya-biaya tidak terduga itu juga kita bereskan. Kalau ada industri tertentu memerlukan insentif pajak, pemerintah juga siap memberikannya. Tapi semuanya tetap melalui study yang komprehensif karena insentif tidak bisa diberikan kepada industri, karena pemerintah juga membutuhkan jumlah pajak yang banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ngomong-ngomong, bagaimana dengan rencana penjualan gedung Kementerian BUMN?
Itu kan baru wacana. Karena ada pertimbangan kantor Kementerian BUMN terlalu besar, jumlah pegawainya cuma 200-an orang tetapi kantornya sampai 15 lantai. Masalah ini akan dibahas lebih luas karena ada kebijakan instansi pemerintah tidak boleh membangun kantor baru. Jadi, bisa saja tidak dijual tetapi dimanfaatkan untuk lembaga pemerintah yang membutuhkan. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kita Akan Bangkitkan Garuda
Redaktur : Tim Redaksi