jpnn.com, MATARAM - Mantan Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Zaini Arony akhirnya menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman tujuh tahun penjara.
Zaini Arony sebelumnya dipenjara karena terlibat korupsi terkait perizinan penggunaan pemanfaatan lahan tahun 2012 dan pemerasan calon investor senilai Rp 1,4 miliar.
BACA JUGA: Bebas dari Penjara, Angelina Sondakh Harus Lakukan Ini
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram Ketut Akbar Herry Achjar membenarkan informasi bahwa Zaini Arony kini telah bebas menjalani hukuman pidananya.
"Iya, Pak Zaini Arony sudah bebas Selasa (15/3) sore, tadi dijemput langsung pihak keluarganya," kata Akbar melalui sambungan telepon, Selasa (15/3) malam.
BACA JUGA: Bebas dari Penjara karena Kasus Penipuan, WN Nigeria Dideportasi Imigrasi Tembilahan
Status bebas murni Zaini sebenarnya tinggal dua hari lagi.
Tepatnya pada Kamis (17/3), Zaini tercatat bebas murni menjalani hukuman tujuh tahun penjara, sebagaimana vonis Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali, pada 8 Januari 2016.
BACA JUGA: Polri Sebut Menantu Habib Rizieq Resmi Bebas dari Penjara, Begini Kondisinya
Namun, karena remisi susulan yang menyatakan bahwa usulan pengajuan remisi susulannya memenuhi syarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 Zaini Arony turun pada Selasa (15/3) siang, maka yang bersangkutan diperbolehkan pulang.
"Jadi, remisi susulannya itu turun siang tadi. Pak Zaini dapat remisi tiga bulan, remisi umum dua bulan, remisi khusus dapat satu bulan," ujarnya.
Akbar menjelaskan salah satu pertimbangan usulan remisi Zaini Arony diterima, yakni dilihat dari iktikad baik yang bersangkutan telah membayar pidana denda Rp 500 juta. "Karena denda sudah dibayar, jadi bisa memenuhi syarat diterimanya remisi," ucap dia.
Meskipun mendapatkan remisi tiga bulan, dan karena sisa hukuman pidana penjara hanya dua hari, maka dari itu Zaini tidak menggunakan seluruhnya. "Karena bebas murninya tanggal 17 Maret, jadi dia hanya menggunakan dua hari saja (remisi)," kata Akbar.
Terkait perkara yang menjerat Zaini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Ketua Nyoman Dedy Tripersada dan anggota Rasmito dan Ihat Subihat, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, pada 30 September 2015.
Hakim banding menyatakan Zaini Arony tetap terbukti bersalah melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam putusan bandingnya, hakim memperberat hukuman untuk Zaini Arony, dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan menjadi Rp 500 juta subsider dua bulan kurungan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy