jpnn.com - KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, setiap tahun mengalokasikan dana bantuan pendidikan alias beasiswa bagi masyarakat miskin.
Hanya saja, masyarakat kurang mengetahui mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Termasuk rencana beasiswa yang disiapkan di APBD 2017 sebesar Rp 400 juta.
BACA JUGA: Pekerja Tiongkok Ilegal Menjamur, Pemkab Tepok Jidat
Ketua Fraksi PAN Persatuan Aang Hasanudin meminta pemkab memberikan penjelasan mengenai aloksi anggaran beasiswa dimaksud.
“Bagaimana peruntukkan dan mekanisme pemberian bantuan tersebut,” pinta Ketua Fraksi PAN Persatuan DPRD Kuningan Aang Hasanudin, yang dibacakan anggotanya, Nurifah saat sidang paripurna, belum lama ini.
BACA JUGA: Gubernur Minta Menteri Susi Beri Kompensasi
Fraksi ini pun meminta penjelasan terjadinya peningkatan belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebesar Rp 6,6 miliar.
Semula hanya Rp 14,6 miliar, namun menjadi Rp 21,2 miliar. “Terhadap belanja DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan PAUD sebesar Rp 12,9 miliar, kami menekankan agar pelaksanaanya dilakukan merata dan tersebar agar tidak adanya dominasi PAUD-PAUD tertentu,” ucapnya.
BACA JUGA: Duh..Tanak Berderak Merambat ke Wilayah Lain
Terkait belanja non urusan di setda, Nurifah menyebutkan angka yang begitu fantastis. Dana tersebut senilai Rp 20,2 miliar.
Dibandingkan dengan belanja urusan setda senilai Rp 18,9 milyar, angka tersebut lebih tinggi dan tidak sebanding dengan output yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Karena non urusan hanya dirasakan oleh aparatur lingkup setda saja,” ujar dia.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoal pula pelayanan BPJS di rumah sakit. Terutama menyangkut ketersediaan obat-obatan yang sering habis.
Padahal jika perencanaan rumah sakit memadai, maka tidak ada alasan stok obat habis. “Akhirnya merekomendasikan pasien untuk beli obat di apotek luar yang bukan merupakan tanggungjawab BPJS Kesehatan,” kata Ketua Fraksi Golkar Saw Tresna Septiani SH.
Kepada BPJS Cabang Kuningan, dirinya mengimbau agar memasang spanduk di depan pintu masuk rumah sakit. Spanduk tersebut ditujukan kepada seluruh peserta BPJS.
“Bahkan BPJS kesehatan juga di dalamnya mendapat obat gratis karena sejatinya pelayanan dan fasilitas BPJS itu bukan semata pelayanan dan konsultasi kesehatan saja melainkan setiap obat yang telah diresepkan dokter juga ditanggung BPJS,” paparnya.
Sementara, Fraksi PKB mendorong peningkatan dana keagamaan. Contoh anggaran untuk MD (Madrasah Diniyah) yang semula Rp2 miliar, minta dinaikkan menjadi Rp3 miliar. Ini seiring dengan semakin bertambahnya MD di tiap desa/kelurahan se-Kabupaten Kuningan.
“Untuk TPA/TKA pun kami meminta agar ditambah dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar. Ini karena masih banyak TPA/TKA yang belum mendapat perhatian pemerintah,” ungkap H Ujang Kosasih selaku ketua fraksi.
Bantuan sarana dan prasarana agama, pagu anggarannya minta ditambah.selain penambahan CPCL (calon penerima calon lokasi).
Ujang juga meminta agar perhatian terhadap pondok pesantren lebih diberikaaan. Itu bisa berupa bantuan modal, bantuan ternak atau bantuan lain sesuai sikon.
“Kepada guru ngaji, marbot di musola dan masjid, kami pun berharap agar diberikan insentif rutin,” pinta Ujang. (ded/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gimana Ini Banyak Bus Sudah tak Layak Pakai
Redaktur : Tim Redaksi