Mungkin terlihat jelas bahwa pihak-pihak yang paling antusias untuk menyampaikan suara mereka dalam plebisit atau referendum tentang pernikahan sesama jenis di Australia -yang akan digelar dalam waktu dekat -adalah mereka yang menginginkan undang-undang tersebut berubah. Mereka adalah para aktivis pernikahan sesama jenis.

Dan dugaan itu benar. Banyak dari mereka mendesak agar kaum muda, khususnya, mendaftarkan nama mereka di daftar pemilih sehingga mereka bisa mengirim pesan yang jelas ke Parlemen.

BACA JUGA: Aktivitas LGBT Mencoreng Nama Kota Wisata Batu

Tapi pihak lainnya memboikot pemberian suara lewat pos itu, dan salah satu kelompok lobi utama, yakni Australian Marriage Equality (Kesetaraan Pernikahan Australia), belum mengklarifikasi posisinya sendiri.

Aktivis pernikahan sesama jenis belum berubah pikiran soal plebisit

BACA JUGA: Sebelum Pemandian Panas, Ada Grup Persatuan Gay Universitas Brawijaya

Inilah beberapa alasan mereka yang menentangnya:

• Mereka mengatakan bahwa Parlemen mengabaikan tanggung jawabnya untuk membuat keputusan ini

BACA JUGA: Trump Tidak Sudi Transgender Mengabdi di Militer

• Mereka mengatakan itu membuang-buang uang karena jajak pendapat sudah menunjukkan bahwa kebanyakan orang Australia mendukung pernikahan sesama jenis

• Mereka mengatakan bahwa pemungutan suara itu tidak akan berjalan ilmiah dan ada kekhawatiran bahwa ada hambatan bagi warga untuk berpartisipasi (misalnya, kekurangpahaman terhadap sistem pos di kalangan anak muda Australia)

• Mereka mengatakan bahwa kampanye negatif terhadap pernikahan sesama jenis akan berbahaya bagi kaum LGBTI [lesbian, gay, biseksual, transgender, intergender]

Tak satu pun dari keberatan ini telah hilang, dan pendukung pernikahan sesama jenis berharap sebuah tantangan konstitusional menghentikan pemungutan suara untuk dilakukan.

Tapi jika pemungutan suara itu terjadi -dan Pemerintah Koalisi mendorongnya -ada perdebatan tentang bagaimana melanjutkannya.

Advokat pernikahan sesama jenis, Rodney Croome, mengatakan, sebuah jajak pendapat terhadap 5.000 orang menemukan bahwa 15 persen dari komunitas LGBTI mendukung adanya boikot, sementara lebih dari setengahnya menginginkan sebuah kampanye.

Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Michael Kirby adalah salah satu dari mereka yang telah memutuskan untuk memboikot pemberian suara lewat pos tersebut.

"Ini benar-benar tak bisa diterima dan harus dihentikan," sebutnya.

"Sebagai warga negara, saya merasa diperlakukan sebagai golongan kelas dua, dan saya tak akan ambil bagian dalam referendum ini sama sekali."

Bagi Kirby, itu adalah masalah pribadi. Ia telah menjalin hubungan dengan pasangan laki-lakinya, Johan van Vloten, selama 50 tahun.

Ia menyebut, keputusan untuk mengadakan plebisit atau referendum lewat pos merupakan "improvisasi politik yang sempurna":

"Sekarang ini bukanlah referendum, ini adalah suara dari beberapa warga yang sepenuhnya baru, sukarela, tidak mengikat, tidak wajib," ujarnya.

"Ini adalah sesuatu yang belum pernah kami lakukan dalam pengaturan konstitusional kami. Ini benar-benar tak bisa diterima.”

"Cara ini tak menghormati Parlemen tempat di mana undang-undang kami dibuat. Sungguh mengejutkan bagi saya bahwa kami memasukkan ini ke dalam proses pembuatan undang-undang kami di Australia, ketika kami memiliki sebuah konstitusi."

Warga Australia secara keseluruhan mendukung pemungutan suara sukarela melalui pos. Menurut sebuah jajak pendapat yang dilakukan lembaga Essential yang diterbitkan minggu ini, 43 persen warga mendukung dan 38 persen lainnya menolak.

Orang-orang yang membuat argumen ini ingin memanfaatkan apa yang mereka lihat sebagai situasi yang buruk.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull telah mendesak warga untuk tidak memboikot:

"Saya mendorong agar setiap warga Australia menggunakan hak mereka untuk memilih sikap mereka dalam masalah ini."

Anggota Partai Liberal, Andrew Laming, mengatakan bahwa pembicaraan tentang boikot "adalah indikasi jelas bahwa kampanye dukungan merasa bahwa mereka tak bisa memenangi suara publik".

Apapun yang terjadi, ada jalan lain
Perdana Menteri Turnbull mengatakan, ia tidak akan memfasilitasi pemungutan suara bebas (memilih berdasarkan pilihan pribadi) di Parlemen mengenai pernikahan sesama jenis jika referendum tersebut menghasilkan "penolakan".

Tapi awal pekan ini, anggota Koalisi Warren Entsch mengatakan, "jika hasil referendum menunjukkan 'penolakan', saya berhak menjalankan hak saya sebagai anggota Partai Liberal untuk meminta pemungutan suara bebas".

Itu berarti, masih ada kemungkinan jalan lain untuk melegalkan pernikahan sesama jenis tahun ini bahkan jika suara "ya” (mendukung) tidak menang.

Dan jika pernikahan sesama jenis tak didukung oleh Parlemen yang sekarang, Partai Buruh mengatakan, pihak mereka akan melegalkannya jika memenangi Pemilu Australia berikutnya.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Burung Kakatua Corella Bermain Komidi Putar di Turbin Ventilasi Udara