jpnn.com - SURABAYA – Minimnya pengenalan produk menjadi salah satu hambatan pertumbuhan industri syariah di Indonesia.
Untuk itu, pemerintah mendorong pelokalan istilah-istilah produk industri syariah yang selama ini lebih banyak menggunakan bahasa Arab.
BACA JUGA: Gubernur BI: Indonesia Merespons Fiskal Sangat Baik
Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, masyarakat belum memahami istilah ekonomi syariah.
Misalnya, musyarakah yang sebenarnya bisa diganti dengan usaha bagi hasil. ”Barangkali bisa diubah dengan istilah sehari-hari yang lebih dikenal masyarakat. Saya yang pernah menjabat gubernur BI pernah mengusulkan demikian,” ujar Darmin.
BACA JUGA: Layanan Terbaru Indosat Ooredoo, Digital Engagement Center
Ekonomi syariah, kata dia, berpotensi berkembang di Indonesia karena memiliki jumlah lembaga keuangan dan nasabah syariah terbanyak di dunia.
Untuk mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah, pemerintah mendorong dengan Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
BACA JUGA: Dorong Pembentukan Badan Khusus Pengatur untuk Genjot Transmisi Listrik
Secara global, ekonomi syariah juga melaju kencang dengan pertumbuhan dari USD 1,65 miliar pada 2013 menjadi USD 2 miliar pada 2016.
Kenaikan aset terbesar terjadi pada bank syariah.
”Artinya, perkembangan keuangan syariah ini menunjukkan prospek yang cerah meski belum besar,” jelasnya.
Direktur Utama BNI Syariah Imam T. Saptono mengapresiasi upaya pemerintah memajukan ekonomi dan keuangan syariah.
Terkait kendala istilah, Imam menilai ada dua cara untuk mengatasi. Yakni, mengganti dengan istilah lokal dan mempopulerkan istilah aslinya.
Menurut dia, belum terlalu familiarnya istilah dalam produk syariah disebabkan masih banyak masyarakat yang enggan memilih layanan syariah jika dibanding dengan layanan konvensional.
”Kita bingung karena kita tidak pernah pakai produk syariah,” ujarnya. (dee/c5/noe/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Layak Standar Keselamatan, Garuda Siap Lintasi Langit LA
Redaktur : Tim Redaksi