jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19.
Salah satunya, melalui program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi melalui fasilitas kepabeanan.
BACA JUGA: Sinergi Bea Cukai dan Satpol PP Dibutuhkan dalam Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengungkapkan strategi dukungan UMKM oleh pihaknya melalui berbagai program.
Yaitu, kebijakan insentif fiskal dan prosedural, program asistensi dalam bentuk klinik ekspor dan agen fasilitas, serta program kolaborasi dengan kementerian/lembaga.
BACA JUGA: Bea Cukai Lepas Ekspor Perdana Produk Lokal ke Pasar Global, Keren!
“Dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM, salah satu bentuk kolaborasi Bea Cukai adalah kerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dalam memberikan asistensi, khususnya dalam hal perdagangan internasional di berbagai daerah," ungkapnya.
Hal ini sejalan dengan yang dilakukan Bea Cukai Lampung, Pontianak, Kediri, dan Sampit.
BACA JUGA: Bea Cukai Tanjung Perak Edukasi Pengguna Jasa lewat Sosialisasi Kepabeanan
Hatta menyampaikan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan diamanahkan untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro.
“Dengan adanya kerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan diharapkan kegiatan ekspor produk UMKM dapat terealisasi,” imbuhnya.
Di Bandar Lampung, Bea Cukai Lampung melakukan koordinasi tentang pelaksanaan pembinaan UMKM yang berorientasi ekspor dengan Dinas Koperasi dan UKM Lampung pada Selasa (24/5).
Pembinaan UMKM tersebut dibalut dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada 30 hingga 31 Mei 2022 di Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi UMKM. Materi yang disampaikan seputar tata laksana ekspor, barang larangan dan/atau pembatasan, serta pengenaan bea keluar.
Kegiatan koordinasi dilaksanakan Bea Cukai Pontianak dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Sebagai upaya peningkatan ekspor oleh pelaku UMKM di Kabupaten Kubu Raya, Senin (30/5). Sebelumnya, Bea Cukai Pontianak melaksanakan koordinasi serupa dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak pada Selasa (24/5).
Di Kalimantan Tengah, Bea Cukai Sampit turut melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Katingan pada Rabu (18/5).
Hal ini sebagai upaya Bea Cukai Sampit membangun sinergi dengan instansi lain dalam mendorong potensi ekspor UMKM yang berada di Kabupaten Katingan.
Sementara itu, di Jawa Timur, Bea Cukai Kediri menerima kunjungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, pada Rabu (6/4).
Kunjungan ini dalam rangka koordinasi untuk membahas upaya-upaya bersama dalam mendukung terealisasinya ekspor oleh UMKM di wilayah Kabupaten Kediri.
Mamiek Amiyati, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa masih ada beberapa kendala yang menjadi batu sandungan bagi para pelaku UMKM untuk dapat menembus pasar dunia.
“Standardisasi produk dan juga keterbatasan dalam memahami prosedur ekspor menjadi salah satu kendala yang dialami pelaku UMKM,” imbuh Mamiek.
Data Kemenkop UKM pada 2019 menunjukkan bahwa struktur usaha di Indonesia didominasi UMKM.
Sektor UMKM memberikan kontribusi perekonomian 60,51 persen terhadap produk domestic bruto (PDB) dan 60,03 persen terhadap investasi nasional.
Selain itu, UMKM berkontribusi terhadap ekspor 15,65 persen.
“Melihat betapa pentingnya kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia, Bea Cukai mendukung pemberdayaan UMKM dengan pendampingan dan koordinasi agar produknya tembus pasar ekspor,” pungkas Hatta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi