jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta bakal berdampak pada perekonomian masyarakat. Terutama bagi kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi sosial dengan tatap muka.
Menurut Gus AMI -panggan Abdul Muhaimin Iskandar, dunia usaha yang mulai bergeliat pun kembali terhenti akibat PSBB. Namun dia menekankan bahwa pemerintah sungguh ingin mengedepankan keselamatan rakyat. Eksekutif dan legislatif juga berupaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak pandemi, terutama di bidang ekonomi.
BACA JUGA: Aksi HS Terbilang Nekat, Tabrak Gerbang Polres dan Merebut Senjata Petugas
“Sungguh pilihan yang sulit, satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya tetapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi tatap bergerak agar kita tidak masuk jurang resesi," kata Gus AMI di Jakarta, Selasa (22/9).
Pemerintah dan DPR juga memahami bahwa gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) di masa pandemi juga tak bisa dihindari. Survei SMRC terbaru bahkan menyebut ada sekitar 29 juta pekerja yang terkena PHK. Kadin juga mencatat sekitar 6,4 juta pekerja di sektor formal kehilangan pekerjaan. UMKM yang berjumlah 64 juta dan selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja juga terkena imbas karena 48,4 persen sektor ini berhenti beroperasi.
BACA JUGA: DPR Ingin Revisi UU Penanggulangan Bencana Memperkuat BNPB
“Karena itu tidak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK agar dampak sosial yang lebih luas bisa dicegah. Pemerintah perlu terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan. Hambatan birokrasi mesti dipangkas. Permudah mekanisme pencairannya,” tutur ketua umum PKB.
Menurut Gus AMI, berbagai skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan pemerintah. Seperti stimulus untuk dunia usaha, UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa dan lainnya. Karena itu diperlukan sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan gelombang PHK agar tidak semakin membesar.
BACA JUGA: Prof Keri Ungkap Jumlah Apoteker Terpapar Covid-19 Secara Nasional
“Perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran. Ke depan saya kira perlu dirumuskan adanya satu data tunggal yang menjadi acuan pemerintah. Selama ini masing-masing K/L punya data sendiri-sendiri. Ini agak repot untuk menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan cepat," tegas ketua pengawas penanganan Covid 19 DPR ini.
Selain itu, dia mendorong pemerintah merumuskan skema-skema perlindungan sosial secara cermat dan rinci tentang instrumen-instrumen apa saja yang harus tercakup. Pengarusutamaan perlindungan sosial ini penting dalam kebijakan negara karena akan menjadi salah satu parameter terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat.
“Artinya skema perlindungan sosial ini tidak hanya ada ketika ada bencana saja. Perlindungan sosial ini akan menekan tingkat kemiskinan, memperbaiki standar kehidupan, serta mampu menjamin perlindungan terhadap risiko-risiko sosial yang muncul di masyarakat," jelas Gus AMI.
Dia lantas menyodorkan tiga model perlindungan sosial yang layak menjadi perhatian. Pertama, skema perlindungan sosial yang berbasis asuransi privat maupun jaminan sosial publik bagi pekerja dan keluarganya. Kedua, skema-skema bantuan sosial bagi kelompok-kelompok miskin dan rentan, baik yang bersifat tunai maupun nontunai.
Ketiga, perlindungan sosial dalam bentuk tunjangan universal (universal benefit) yang diberikan kepada seluruh warga negara. “Gagasan ini memang ideal, tetapi saya kira mendesak dimatangkan bersama pemerintah agar kebijakan yang kita ambil dalam pengelolaan negara tidak tambal sulam tapi lebih merupakan kebijakan yang berkelanjutan dan terpadu” ucap Wakil Ketua DPR yang membidangi Kesejahteraan rakyat.
Dia menambahkan, yang mendesak dilakukan saat ini adalah mengkoordinasikan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial secara lebih sistematis dan tersinergikan guna mempromosikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Pandemi Covid-19 ini juga harus dijadikan momentum membangun fundamental ekonomi yang kuat di masa depan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, meningkatkan integrasi dan interkonektivitas seluruh wilayah di Indonesia sehingga terjadi pemerataan pembangunan.
Maka dari itu, Gus AMI mengingatkan pentingnya komitmen negara untuk memastikan seluruh program yang dicanangkan bisa berjalan secara terpadu.
“Gelombang PHK akan mampu diminimalisir ketika pemerintah mampu memetakan betul berbagai persoalan baik di hilir maupun hulu. Segala insentif kebijakan yang dibuat pun harus disusun secara baik dan menyentuh semua kelompok kepentingan. Semua kelembagaan ekonomi yang sudah ada harus mempunyai peta jalan yang jelas,detail, terukur serta ditegakkan secara penuh,” pungkasnya.(jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam