jpnn.com, JAKARTA - Polemik tentang pengusulan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri Irjen Mochammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Sumatera Utara akhirnya direspons Istana.
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait hal itu.
BACA JUGA: Tjahjo Siap Kena Tegur Jokowi soal Pj Gubernur dari Polri
"Jadi saya sudah komunikasi sama Pak Mendagri, sebenarnya ini baru tingkat usulan dari Pak Mendagri untuk mengusulkan Plt atau Penjabat Gubernur di Pilkada nanti bulan Juni, kalau nggak salah dari pejabat TNI/Polri," kata Johan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/1).
Alasan mengusulkan Pj/Plt dari Polri ini, menurutnya, terkait dengan terbatasnya posisi eselon 1 di Kemendagri, sementara dalam Pilkada Serentak 2018 akan terjadi kekosongan jabatan di 17 provinsi. Selain itu, usulan tersebut tidak menyalahi aturan.
BACA JUGA: Fadli Zon: Salah Mendagri, Polri Dirugikan
"Dari penjelasan Pak Mendagri juga sebenarnya usulan untuk menempatkan pejabat Polri/TNI tidak menyalahi aturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Baik UU Pilkada maupun UU di kepolisian sendiri, itu tidak ada yang dilanggar," sebut mantan pimpinan KPK ini.
Tapi kembali lagi, katanya, hal itu baru sebatas usulan dari Kemendagri kepada Presiden Joko Widodo pada Juni mendatang.
BACA JUGA: Kata Prabowo Subianto soal Jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Johan mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Kepala Negara terkait usulan ini.
Bagaimana dengan respons yang cukup beragam dari publik, termasuk banyak yang mempersoalkan? Johan menyatakan contoh kasusnya sudah ada ketika Pilkada Serentak sebelumnya, sehingga bukan lagi hal yang baru.
"Dan tidak ada juga bertentangan atau pelanggaran secara aturan perundang-undangan. Namun demikian, ada kritikan masukan dari publik tentu ini akan jadi bahan pertimbangan Pak Presiden untuk memutuskan apakah usulan Pak Mendagri ini disetujui atau tidak," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ternyata Bukan Tjahjo yang Pilih 2 Nama Jenderal Polri
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam