jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah melaporkan polemik tentang penunjukan perwira tinggi (pati) Polri sebagai penjabat (Pj) gubernur di provinsi yang menggelar pilkada kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
Menutur Tjahjo, kini persoalan itu ditangani langsung oleh Wiranto. “Masalah ini diambil alih oleh Pak Menkopolhukam,” ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (30/1).
BACA JUGA: Fadli Zon: Salah Mendagri, Polri Dirugikan
Tjahjo bahkan merasa perlu minta maaf ke Wiranto karena rencananya menunjuk dua pati Polri berpangkat inspektur jenderal sebagai Pj gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat telah memicu polemik. Namun, Tjahjo menegaskan dirinya tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Saya juga menyampaikan maaf kalau sampai terjadi opini begini. Tapi kami mengusulkan semua tetap sesuai dengan mekanisme,” ucapnya.
BACA JUGA: Ternyata Bukan Tjahjo yang Pilih 2 Nama Jenderal Polri
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menambahkan, Wiranto dalam waktu dekat akan melaporkan persoalan usulan pengangkatan penjabat gubernur kepada Presiden Joko Widodo. Karena itu, Tjahjo mengaku siap kena tegur jika ternyata keputusannya membuat Jokowi tak berkenan.
“Saya siap diberi sanksi teguran dari Bapak Presiden. Tapi yang saya laksanakan sesuai aturan dan mekanisme,” katanya.
BACA JUGA: Wallahi, Gamawan Siap Dihukum Mati Jika Terima Rasuah e-KTP
Seperti diketahui, dua pati Polri yang akan diusulkan sebagai Pj gubernur adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan akan ditempatkan sebagai Pj gubernur Jabar, sedangkan Martuani bakal menempati posisi Pj gubernur Sumut.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lah, Kok Mendagri Malah Seret Polri ke Area Politik Praktis?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang