jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan di instansi antirasuah itu.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan bahwa Agus dilaporkan. Namun, laporan tersebut ditolak lantaran pelapor belum melampirkan bukti cukup permulaan.
BACA JUGA: Bantah Endorse First Travel, Syahrini: Azab Allah Amat Pedih
"Yang dilaporkan banyak hal, termasuk salah satunya yang dilaporkan adalah Ketua KPK. Oleh petugas Bareskrim diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).
Dia menambahkan, petugas Bareskrim meminta pelapor agar memenuhi bukti awal yang cukup. Menurut Setyo, pelapor harus melampirkan dokumen yang jadi pangkal perkara agar bisa ditindaklanjuti.
BACA JUGA: Terkait Kasus First Travel, Syahrini Akhirnya Diperiksa
"Paling tidak, ada dokumen awal yang jadi pangkal laporan tersebut sehingga laporannya bukan fitnah. Ini perlu dipahami bahwa sementara dari Bareskrim masih nunggu pelapor nanti membawa berkas atau membawa dokumen sebagai kelengkapan," jelas dia.
Sebelumnya diketahui, Madun Hariyadi (41), melaporkan Agus ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana korupsi, pada Senin (2/10).
BACA JUGA: Pemerintah Rugi Kalau Penuntasan Kasus Saracen Molor
Laporan itu belum diregestrasi dan baru diterima dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dengan nomor pengaduan Dumas/30/X/2017/Tipidkor.
Berdasarkan foto Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan yang beredar di kalangan wartawan, Madun melaporkan Agus terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam sejumlah proyek pengadaan di KPK.
Pengadaan itu yakni IT senilai Rp.7.819.497.670, pengadaan Radio Trunking senilai Rp. 37.706.975.000, pembangunan ISS dan BAS gedung baru KPK APBN tahun 2016 senilai Rp25.458.712.167, Pembangunan IT Security System gedung baru KPK APBN tahun 2016 Rp14.749.919.054, perangkat sistem layanan berbasis lokasi APBN tahun 2016 senilai Rp.14.300.000.000 dan pembangunan jaringan infrastruktur eksternal APBN tahun 2016 senilai Rp.14.300.000.000. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ungkap Perdagangan Manusia, Polri Dipuji Negara ASEAN
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga