jpnn.com - JATINANGOR - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Yuswandi Temenggung mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah melalui mekanisme yang cukup akurat.
Karena itu kurang tepat, kalau ada petahana menolak cuti saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada), dengan alasan khawatir penyusunan APBD akan terganggu.
BACA JUGA: Catat! Polisi Tak Akan Segan-segan Tangkap Raja Jalanan Cilik
"Saya kira itu (penyusunan APBD) sudah ada sistemnya. Mulai dari rencana kerja pemda, kemudian proses pembahasan, sekarang sedang berjalan. Jadi seharusnya sistem itu berjalan," ujar Yuswandi di sela-sela wisuda sarjana Pamong Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-33, 2016, Minggu (7/8).
Menurut pria yang akrab disapa Yus tersebut, kalau memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama khawatir APBD 2017 disusupi anggaran siluman, harusnya bukan menolak cuti. Tapi sejak awal membangun sistem yang baik.
BACA JUGA: Jakarta Utara Paling Rawan Gesekan
"Bangun sistemnya, supaya enggak ada (dana siluman). Sistem ini yang menjadi pegangan. Sekarang ini APBD 2017 sedang disiapkan," ujar Yus.
Sementara itu ditanya terkait proses penunjukan pelaksana tugas (Plt) gubernur selama kepala daerah cuti ketika melaksanakan kampanye, Yus mengatakan belum pernah dalam sejarah ada kepala daerah yang menolaknya.
BACA JUGA: Ini Penjelasan BPN Soal Sertifikat Tanah Istana Bogor
"Selama ini belum pernah ada kasus gubernur menolak Plt. Ini kan bicara kewenangan (penunjukan Plt oleh pemerintah pusat). Ibaratnya, saya beri uang kepada seseorang, kenapa orang lain yang menolak," ujar Yuswandi. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siswi Magang Dikabarkan Diperkosa, Ahok: Semua Mesti Terbuka, Mereka Diawasi
Redaktur : Tim Redaksi