jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai berbagai aksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat, sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemegang tongkat komando militer.
Hal ini disampaikan Fadli dalam diskusi bertajuk "Politik bukan Panglima" di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/10). Sebab, kata dia, sejak era reformasi, ruang berpolitik bagi TNI seperti era Dwifungsi ABRI, sudah tidak ada tempat lagi.
BACA JUGA: Kalau Pengin Berpolitik, Panglima TNI Diminta Lepas Jabatan
Karena itu, kata Fadli, apa yang dilakukan Panglima TNI hal yang biasa. "Misalnya senjata, itu lebih merupakan mismanajemen, miskoordinasi. Itu kelemahan pemerintah sebenarnya," ucap Fadli.
Heboh masalah senjata itu dinilainya sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah membangun koordinasi antarlembaga. Hal ini terjadi tidak saja di sektor keamanan tapi banyak bidang lainnya.
BACA JUGA: TNI Tidak Salah, Panglimanya yang Berpolitik
Faktanya, kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini, penjelasan antarpimpinan institusi pemerintah berbeda-beda soal senjata tersebut, terutama masalah angka pastinya.
"Angkanyaa saja berbeda-beda. Di Polri, BIN, menteri pertahanan bicaranya beda. Menkopolhuukam beda lagi. Ini menggambarkan pemerintah ini agak amburadul dalam koordinasi," jelas Fadli.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Dicap Mau Membuat Drama Politik
Persoalan menyolok lainnya adalah instruksi Panglima TNI untuk nonton bareng film G30S-PKI. Hal itu menurut Fadli sangat tepat karena berkaitan dengan sejarah dan ancaman komunisme yang jelas-jelas dilarang di Tanah Air. "Dan Presiden akhirnya ikut nonton bareng," tukas dia.
Karena itu, katanya, kalau ada pernyataan-pernyataan, termasuk ketika peringatan HUT TNI Presiden Joko Widodo bicara politik, dia mempertanyakan sasaran pidato mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Pernyataan presiden soal politik, saya tidak tahu ini ungkapan atau peringatan terhadap institusi atau pada pribadi. Menurut saya presiden sendiri yang harus menjelaskan. Kalau misalnya ada pelanggaran, tentu harus ada sanksi, tapi ini kan tidak ada sanksi. Jadi ini bukan persoalan di Panglima TNI, tapi di Presiden," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI: Jangan Meragukan Kesetiaan TNI Kepada NKRI
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam