jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan DKI Jakarta mulai 14 September ini adalah suatu keniscayaan. Baik ditinjau dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi. Pasalnya, pandemi COVID-19 di Jakarta kian eskalatif.
"Dan suatu hal yang paradoks jika PSBB Jakarta masih menjadi obyek debat kusir antar elite. Dalam menangani wabah, nyawa dan keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas pertama, tanpa kompromi," kata Tulus dalam pernyataan resminya, Minggu (13/9).
BACA JUGA: Berani Melanggar PSBB di DKI? Ini Ancaman Sanksi dari Polisi
Lebih absurd lagi, lanjutnya, penolakan PSBB oleh bos PT Djarum, Budi Hartono (BH), yang berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Tulus berpendapat penolakan BH terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok).
"Melambungnya jumlah warga yang terpapar COVID-19 seharusnya menjadi warning keras bagi semua pihak, bahwa selama ini ada yang salah dalam menangani dan mengendalikan wabah COVID-19 di Indonesia, dan terutama di DKI Jakarta," tuturnya
BACA JUGA: Hari Pertama Pemberlakuan PSBB, Jumlah Penumpang KRL Menyusut
Dia menilai minimal ada penyebab kasus COVID-19 terus melambung. Pertama, pemerintah terlalu grusa-grusu dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO. Misalnya positivity rate di bawah 5 persen.
Kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, khususnya dalam menggunakan masker dan menjaga jarak.
BACA JUGA: Sebaiknya Daerah Penyangga Ibu Kota Terapkan PSBB seperti Jakarta
"PSBB Jakarta edisi September 2020 harus menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah COVID-19 di Jakarta. Warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia sudah lelah dengan "penjara" wabah COVID-19," ucapnya.
Tulus melanjutkan, semua pihak seharusnya bahu membahu dalam mengatasi wabah ini. Jika PSBB Jakarta kali ini gagal sebagai instrumen pengendali wabah COVID-19, maka akan berdampak eskalatif terhadap pengendalian wabah di level nasional, dan klimaksnya denyut nadi perekonomian nasional akan makin terpuruk.
"Seharusnya masyarakat dan warga Jakarta benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Warga Jakarta tak boleh egois hanya mementingkan kepentingan dan keselamatan dirinya," sergahnya.
Tulus menegaskan, masalah wabah COVID-19 adalah masalah keselamatan kolektif, bukan keselamatan individual belaka. Begitupun dengan aparat Pemprov DKI Jakarta dan aparat terkait agar secara konsisten, sistematis melakukan upaya sosialisasi dan penegakan hukum bagi yang melanggar. Jangan ada kata kompromi dan negosiasi untuk melindungi keselamatan warga.
"Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi akan meroket jika aspek pengendalian wabah COVID-19 masih berantakan dan amburadul seperti sekarang," pungkasnya. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad