jpnn.com, JAKARTA - Dosen ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat sangat diperlukan sebagai rem darurat di tengah lonjakan jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta.
Namun, Emrus menyarankan agar PSBB tidak hanya diterapkan di wilayah Jakarta, tetapi juga daerah penyangga ibu kota.
BACA JUGA: 3 Saran Bang Emrus untuk Pemerintah demi Melawan Penularan Covid-19 Klaster Keluarga
"Bila perlu, bisa saja diadopsi oleh provinsi lain jika kondisi memerlukan PSBB model rem darurat," kata Emrus, Senin (14/9).
Emrus menilai PSBB dalam bentuk apa pun sangat baik. Namun, katanya, PSBB hanya untuk waktu singkat.
BACA JUGA: Pemkot Depok Memperpanjang PSBB Proporsional sampai 29 September
"Itu pun sangat tergantung ketahanan ekonomi suatu daerah atau negara," tegasnya.
Menurut Emrus, ada tiga jangka waktu simultan sejak awal penerapan PSBB. Perinciannya ialah jangka berkelanjutan, jangka menengah dan jangka pendek.
BACA JUGA: Demi Hadapi Covid-19, Emrus Minta Jokowi Tambah Satu Satgas Lagi
Emrus menambahkan, pada masa jangka berkelanjutan harus ada upaya untuk menumbuhkan keasadaran, sikap, dan perilaku yang taat terhadap seluruh protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
"Komunikasi kesehatan ini salah satu solusi strategis, sebagaimana berulang kali saya sampaikan di ruang publik," paparnya.
Ia menambahkan, kampanye komunikasi kesehatan harus dilakukan secara masif, sistematis, terstruktur, kreatif, berkesinambungan dan inovatif pada tingkat nasional hingga keluarga sebagai komunitas terkecil.
Selain itu, pesan yang disampaikan dalam kampanye kesehatan harus utuh guna menghindari kebingungan di tengah masyarakat. "Dari aspek pengelolaan komunikasi terkait Covid-19, antarpemerintah pusat dan daerah harus in-line," ujar dia.
Adapun pada jangka menengah, sebaiknya pemerintah membuat program pencegahan penularan dan penanganan kesehatan penderita Covid-19 yang disertai upaya memacu perekonomian demi menjaga semua sektor usaha sekaligus mencegah PHK.
"Artinya, penanganan kesehatan berjalan hanya selangkah di depan pemulihan ekonomi agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan sehari-hari terpenuhi," paparnya.
Selanjutnya jangka pendek, Emrus mendorong penemuan dan pengadaan vaksin untuk Covid-19 yang sudah teruji dan andal. Jangka waktu penemuan vaksin pun harus ditetapkan, misalnya paling lama Desember 2021.
"Lebih cepat lebih baik. Karena Itu, penelitian harus didukung dana yang sangat memadai," ungkapnya.
Menurutnya, para tenaga peneliti juga harus mendapat insentif, pengakuan dan penghargaan luar biasa dari pemerintah maupun masyarakat luas.
"Bagi para peneliti yang berhasil diberi saja gelar profesor kemanusiaan," tuntasnya.(boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy