jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M Nur Sholikin menerangkan, pengungkapan suap pada perizinan proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah.
Karena dari kasus yang melibatkan bupati hingga pegawai di Kabupaten Bekasi itu menunjukkan buruknya birokrasi perizinan usaha selama ini.
BACA JUGA: KPK Sudah Tahu Sosok Tina Toon & Babe di Kasus Meikarta
“Pengungkapan perkara di Bekasi ini menambah daftar kasus suap yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan izin usaha. Selama ini kasus suap perizinan tak hanya terkait dengan usaha pengembangan kawasan tapi juga perizinan di sektor tambang dan insfrastruktur,” papar dia, Sabtu (10/11).
Dia menerangkan, dari sejumlah kasus suap tersebut, menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait perizinan yang sering menjadi kendala dalam memulai usaha di Indonesia.
BACA JUGA: KPK Tegaskan Izin Meikarta Urusan Pemerintah
“Kasus ini menunjukkan ada masalah administrative governance dalam birokrasi kita. Ongkos yang ditimbulkan akibat penyakit birokrasi perizinan menjadi beban besar bagi masyarakat dalam memulai usaha,” terang dia.
Kemudian, hal itu bisa menimbulkan peluang penyimpangan pemberian izin yang tidak akuntabel dan merugikan masyarakat.
BACA JUGA: Suap Iringi Meikarta, Korporasi Berpotensi Jadi Tersangka
Dia menyebutkan, apa yang terjadi di lapangan ini bertolak belakang dengan tujuan perizinan usaha untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat.
Selain itu, penyalahgunaan kewenangan pemberian izin ini juga tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia melalui Penerbitan Perpres nomor 91 tahun 2017.
Oleh karena itu, menurut Sholikin, pemerintah saat ini perlu lebih serius lagi untuk memperbaiki birokrasi perizinan mengurangi transaksi izin antara swasta dengan birokrat.
“Tak cukup hanya menyusun pedoman melalui regulasi, tapi pemerintah harus serius turun tangan membenahi birokrasi perizinan. Presiden juga perlu mengoptimalkan kembali kebijakan pemberantasan pungli yang pernah dicanangkan dalam paket revitalisasi hukum tahun 2016 yang lalu. Pungli kelas kakap juga harus ditertibkan,” tegas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Suap Meikarta, KPK Periksa Dirkeu Anak Perusahaan Lippo
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan