jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengkritisi penyerapan belanja langsung yang rendah.
Padahal, belanja langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Rumah Masuk Kategori Cagar Budaya, Warga Bisa Bebas Bayar PBB
Penyerapan belanja langsung yang rendah menyebabkan belanja daerah menjadi tidak maksimal.
Di sisi lain, penyerapan belanja tidak langsung mencapai 90,17 persen.
BACA JUGA: Rambu dan Marka Simpang Susun Semanggi Kelar Sebelum 29 Juli
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (17/7).
Anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan, realisasi belanja daerah belum maksimal.
BACA JUGA: Kasus Bully Pelajar di Thamrin City, Pak Djarot Geram
"Ditandai antara lain adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan," kata Manuara.
Selain itu, Manuara menyatakan, Fraksi PDIP mempertanyakan rendahnya serapan anggaran belanja daerah, terutama terkait belanja langsung.
"Apakah ada keterkaitannya dengan pergantian pejabat daerah pada SKPD atau UKPD," tuturnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Seppalga Ahmad mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI 2016 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menggambarkan pos pendapatan daerah dan belanja langsung yang tidak mencapai target.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Neneng Hasanah menyatakan, fraksi mereka menyoroti audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait APBD 2016 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menunjukkan belum optimal dan tidak sepenuhnya menerapkan asas ketaatan terhadap sistem Akuntansi Keuangan Negara.
"Sehingga, berimplikasi terhadap pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Neneng.
Menanggapi kritik DPRD, Djarot mengatakan, Pemprov DKI akan memberikan jawaban terkait hal-hal yang disorot oleh DPRD DKI mengenai penyerapan belanja langsung yang rendah dan realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Djarot Pengin Air Mancur Monas Bergoyang Lagi dengan Musik Daerah
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar