Belanja Negara Naik jadi Rp 1.123 triliun

JAKARTA — Setelah melalui beberapa kali rapat, akhirnya Badan Anggaran DPR RI menyetujui kenaikan belanja negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 dari Rp1.047 triliun menjadi Rp 1.123 triliunHal tersebut diungkapkan oleh Ketua Banggar DPR RI, Harry Azhar Aziz saat dihubungi wartawan, Kamis (29/4) di Jakarta.

"Belanja negara APBN-P 2010 sudah clear dan sudah ditetapkan

BACA JUGA: RI Jajaki Investasi Telekomunikasi di Iran

Dari Rp1.047 triliun naik menjadi Rp1.123 triliunSementara penerimaan, dari semula di APBN Rp949,6 triliun dan RAPBN Rp974,8 triliun , kesepakatan terakhir di APBN-P menjadi Rp 989,6

BACA JUGA: Sensus Penduduk 2010 Diklaim Terbesar

Namun defisit tetap 2,1 persen PDB (Product Domestic Bruto)," jelas Harry.

Politisi Golkar di DPR dari daerah pemilihan Kepulauan Riau itu menguraikan, beberapa poin penting dalam APBN-P 2010 di antaranya kesepakatan soal pinjaman sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero mendapatkanPemberian pinjaman ini dengan ketentuan bunga di bawah Suku bunga Bank Indonesia (SBI) dengan masa jatuh tempo 15 tahun.

"Nanti semuanya harus balik ke APBN

BACA JUGA: Hatta Jamin, TDL Naik Byar Tanpa Pet !

Selain itu pemerintah juga memberikan jaminan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) sebesar 7 triliunJadi ini digunakan sebagai penjamin pinjaman PLN(Penggunaan SLA) PLN tetap harus menggunakan mekanisme bisnis to bisnis (antara perusahaan tidak lewat pemerintah) atau digunakan sebagai penjamin obligasinyaAnggaran ini nantinya bisa buat beli travo, tambah jaringan atau buat lainnya,’’ kata Harry.

Selain itu, dalam APBN-P 2010 juga terjadi kenaikan pada subsidi listrikDari Rp157,8 triliun dalam APBN  dan Rp199,3 triliun dalam RAPBN, menjadi Rp201,8 triliun dalam APBN-P 2010"Kenaikan subsidi bidang energi ini karena harga minyak juga naik," katanya.

Dalam APBN-P 2010, subsidi BBM juga mengalami kenaikan, yakni dari Rp68,7 triliun di APBN dan Rp89,3 triliun di RAPBN-P, menjadi Rp893 triliun di APBN-P 2010"Pertamina awalnya meminta margin cost lebih besar, tetapi ditolak DPRSementara subsidi listriknya dari Rp37,8 triliun di APBN dan Rp54,5 triliun di RAPBN akhirnya disepakati Rp55,1 triliun di APBN-P 2010,’’ katanya.

Pada pembahasan akhir anggaran, subsidi non-energi juga mengalami kenaikan dari Rp51,2 triliun di APBN dan Rp55,4 triliun di RAPBN-P menjadi Rp57,3 triliun di APBN-P 2010"Sementara untuk subsidi pupuk tetap Rp19,2 triliun," sebut Harry.

Hasil akhir kesepakatan anggaran ini, kata Harry, hanya tinggal pembahasan dengan Pemerintah"Tinggal di bahas di raker antara Menkeu dan Menko hari Sabtu besokKita harus Raker hari Sabtu, karena mengejar tanggal 3 MeiKalau sampai tanggal 3 Mei, APBN-P belum sah menjadi UU maka RAPBN-nya gagalJadi kita targetkan semuanya harus selesai hari Senin saat rapat paripurna," jelasnya.

Perubahan atas APBN 2010 juga membawa kabar baik bagi pemerintah daerah dan dunia pendidikanHarry mengungkapkan, untuk belanja daerah yang semula disebut dengan dana hibah, mengalami perubahan mekanisme menjadi dana transfer ke daerahDiharapkan dengan perubahan mekanisme baru nantinya, dana untuk pemerintah daerah tidak tertahan lama di pemerintah pusat.

"Besarnya Rp7,1 triliun di 2010Daerah juga akan dapat dana percepatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp5 triliunSelain itu akan ada dana penyesuaian pendidikan dengan nilai total tambahannya Rp3,25 triliunItu akan dibagi untuk daerah Rp1,25 Triliun dan untuk tetap di pusat Rp2 triliunDi pusatnya akan disebar pada Diknas, Depag, Dephub dan Depkes," jelas Harry.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Pajak yang Ditangani Gayus Bisa Dibuka Kembali