Belanja Pemerintah Pusat Mencapai Rp 1.343 Triliun

Sabtu, 22 Juli 2017 – 07:39 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (dua kanan). Foto: Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memberi angin segar terkait usulan pemerintah pada RAPBN 2017.

DPR menyetujui penambahan alokasi belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.343,1 triliun.

BACA JUGA: Reformasi Birokrasi BPK dan Kemenkeu Terbaik

Kenaikan belanja dipicu kenaikan alokasi subsidi energi dan cadangan belanja mendesak senilai Rp 25,5 triliun.

Dana cadangan belanja mendesak tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018, Pemilihan Presiden 2019, serta pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali pada tahun depan.

BACA JUGA: Kapal Pengangkut 1 Ton Sabu-sabu Ternyata Jadi Target 4 Negara

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta W.D. Nugraha menuturkan, anggaran cadangan belanja mendesak itu telah disetujui panitia kerja belanja pemerintah pusat DPR.

Selain untuk pemilu dan sejumlah event internasional, cadangan dana mendesak dipergunakan untuk sertifikasi lahan di BPN senilai Rp 1,2 triliun, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

BACA JUGA: Pak JK Jamin Anggaran Asian Games 2018 Tak Ada Masalah

Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, tambahan anggaran untuk panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc) 2018 mencapai Rp 1,5 triliun.

”Itu hanya anggaran untuk Inasgoc,” terang Askolani, Jumat (21/7).

Sementara itu, dana anggaran Pilpres 2019 senilai Rp 10 triliun dipenuhi secara bertahap.

Anggaran pemilu tersebut akan disalurkan ke KPU dan Bawaslu.

Penambahan belanja itu membuat target defisit yang ditetapkan pemerintah mendekati ambang batas 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada APBN 2017, defisit anggaran ditetapkan 2,41 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan tetap menjaga defisit anggaran kurang dari tiga persen hingga akhir tahun.

Target defisit itu juga telah mempertimbangkan realisasi belanja kementerian dan lembaga negara pada kisaran 95 persen.

”Dengan demikian, kami akan tetap optimistis menjaga defisit pada kisaran 2,67 persen,” terang Sri pada pekan lalu. (ken/c25/noe)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Beri Lampu Hijau, Rupiah Bisa Disederhanakan


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler