JAKARTA - Koalisi Civil Society Organization (CSO) Bersama Rakyat secara resmi mengajukan somasi atau peringatan terbukaSomasi ini ditujukan kepada pimpinan DPR, pimpinan dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), presiden, menteri keuangan, dan pimpinan fraksi di DPR.
"Kami beri tenggat waktu 7x24 jam sejak somasi ini dibacakan untuk melakukan tindakan konkrit berupa pembatalan rencana pembangunan gedung baru, membatalkan proses tender, dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," kata juru bicara koalisi Yuna Farhan di Bakoel Coffee, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (3/4).
Turut hadir belasan aktivis LSM dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), IHCS, Perkumpulan Inisiatif Prakarsa, P3M, dan ASPPUK
BACA JUGA: Harta Malinda di Mancanegara Tetap Aman
Bila sampai tenggat waktu berakhir tidak ada respon konkrit, koalisi akan mengajukan gugatan citizen law suit terhadap pimpinan DPR, BURT, dan pihak -pihak lain yang dianggap bertanggungjawab secara hukum.Yuna mengatakan alasan pembangunan gedung baru sangat dibuat -buat
BACA JUGA: Umar Patek Tertangkap, Zulkarnain Pegang Komando
"Padahal, tim peningkatan kinerja tidak pernah merekomendasikannya," kata Yuna.Selain itu, lanjut dia, muncul juga aroma tidak sedap mengenai adanya mark up anggaran
BACA JUGA: TKI Arab Saudi Ditemukan Tewas di WC
Dari yang awalnya Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,6 triliun, lalu turun menjadi Rp 1,3 triliun, dan terakhir Rp 1,1 triliun."Dalam proses perumusan anggaran kelihatannya ada oknum -oknum yang mencari rente dengan menetapkan harga di atas yang semestinya," kata Yuna.(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ary Muladi Keberatan Bibit-Chandra Jadi Saksi
Redaktur : Tim Redaksi