JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Teguh Juwarno, menuding perubahan sikap pemerintah tentang penguasaan 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) lebih karena aanya tekanan dan lobi asingPasalnya, pemerintah pusat justru tidak membela kepentingan Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berdasar putusan arbitrase internasional justru dianggap berhak atas 7 persen saham NNT.
“Kita negara berdaulat, semestinya pemerintah pusat punya kekuatan untuk membela daerah
BACA JUGA: Dealer Toyota Mulai Kurangi Diskon
Saya yakin, pemerintah berubah sikap karena adanya lobi asing utamanya Amerika Serikat hingga tanpa alasan yang jelas pemerintah, Jumat (6/5) mengumumkan menguasai tujuh persen NNT," kata Teguh Juwarno, dalam rillisnya, Minggu (8/5).Karena itu, kata Teguh, Fraksi PAN di DPR akan mempertanyakan soal ini dan mengusulkan pembatalan penguasaan saham oleh pemerintah pusat
BACA JUGA: PLN Batal Beli Listrik Malaysia
PAdahal dari keputusan rapat antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, sudah disepakati bahwa pembelian tidak menggunakan dana PIP yang nyata-nyata diutamakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur."Penandatanganan pembelian saham Newmont yang dilakukan ketika DPR reses, sama saja mengabaikan Dewan, mengingat dalam kasus ini ada keputusan DPR yang disetujui Menkeu prihal larangan menggunakan dana infrastruktur untuk urusan saham," tegasnya.
Sebelumnya anggota Komisi XI Harry Azhar Aziz menegaskan, jika benar-benar pembelian saham diteken oleh pemerintah pusat berarti Menkeu telah melanggar aturan dan juga kesepakatan dengan Komisi XI
Begitu juga rekannya dari Wakil Ketua Komisi VI bidang pertambangan DPR, Effendi MS Simbolon, juga menilai ada kepentingan tertentu dalam hal ini kepentingan asing yang ingin dibela pemerintah pusat.
“Kesempatan sudah di depan mata, dan semua proses telah melalui jalan berliku melalui Arbitrase Internasional, tapi menjelang batas akhir divestasi, pemerintah pusat membeli saham Newmont yang hanya 7 persen
BACA JUGA: Dirjen Baru Tertibkan Izin Tambang Daerah
Padahal jika diberikan ke pemerintah daerah, maka daerah bisa lebih mayoritas,” paparnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Cadangan Devisa Melonjak USD 113,8 M
Redaktur : Tim Redaksi