BACA JUGA: Demi Perumahan Elit, Masjid Dibongkar
Sejumlah deknya pecah, sejumlah pintu yang terbuat dari triplek sudah terkelupas dan ada dinding yang belum disemenBACA JUGA: Jenazah 4 Warga Rusia Terlantar
"Bagaimana lagi
BACA JUGA: Kasasi Ditolak, Mantan Bupati Ende Dibui
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iskandar sebenarnya bangunan itu bukan Rp27 miliar, namun lebih dari ituSebab, dua tahun sebelumnya sudah dibangun bagian depannya senilai Rp1 miliar lebihSelanjutnya, ada bangunan yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp900 juta"Berarti, kurang lebih Rp29 miliarDitambah Rp1 miliar untuk pengecatan dan interior berarti Rp30 miliarBila akan dianggarkan untuk pembangunan sebelah kanan Rp10 miliar, berarti Rp40 miliar hanya untuk pembangunan kantor Walikota," kata Iskandar, kepada Pontianak Post (JPNN Grup)
Diakui Iskandar, bangunan BPS di Jalan Achmad Yani hanya butuh dana Rp900 juta"Berarti, kalau dibangunkan bangunan seperti BPS, berarti kita dapat membangun sedikitnya 27 bangunan yang mewahBPS dana pembangunannya juga berasal dari pemerintah," kata Iskandar.
Divisi Investigasi dan Verfikasi Laskar Anti Korupsi Indonesia Kota Singkawang, Topan Wahyudi juga terkejut setelah mendengar cerita dari berbagai pihak termasuk pegawai negeri sipil yang menyebutkan pembangunan kantor Walikota ini tidak berkelas bila dibandingkan dengan dana yang terkuras
"Kita tidak terima seenaknya saja membangun tanpa memperlihatkan kualitas bangunanBayangkan berapa negara yang dirugikan akibat pembangunan asal-asalan," kata Topan, terpisah
Mantan aktivis Solmadapar Pontianak akan melaporkan pembangunan kantor Walikota ini ke penegak hukum awal pekan depan
"Kita akan laporkan ke Kejaksaan Negeri SingkawangKita minta kejaksaan mengusut pembangunan yang menelan puluhan miliar iniBayangkan, bangunan Bank Kalbar, hanya menghabiskan Rp7 miliar sajaBangunan kantor Walikota menelan biaya sebesar Rp27 miliar tapi hasilnya bisa dilihat dengan kasat mataSaya yakin, kejaksaan yang ada di depan kantornya ini pun akan turun tangan melihat kejanggalan di depan mata," kata Topan
Topan pun minta kepada DPRD Singkawang untuk segera mengecek bangunan yang berada disamping kantor mereka
"Jangan duduk saja merekaLihat dan pelajari ituDewan punya hak mengawasiJangan mau dibeli oleh penguasa," katanya
Bahkan dia menunjuk Walikota sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam pembangunan ini"Kita minta pejabat membongkar semuanyaMengapa dana besar tapi bangunan tak berkualitasBila memang ada keterlibatan dari Walikota, pejabat jangan sungkan dan jangan mau disalahkan atau dikorbankanSeret semua orang yang terlibat," kata Topan.(zrf/fah)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirumahkan, Karyawan Exotic Demo
Redaktur : Tim Redaksi