jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming.
"Kami sampaikan bahwa tim Biro Hukum KPK telah berkirim surat kepada hakim untuk meminta penundaan waktu sidang. Tim masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dan mempersiapkan administrasi, serta bahan jawaban yang akan diajukan ke persidangan praperadilan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/7).
BACA JUGA: Kasus Maming versus Haji Isam, 4 Saksi Mangkir, KPK Bilang Begini
Sedianya sidang praperadilan tersebut digelar pada Selasa (12/7) hari ini.
Di sisi lain, Fikri mengharapkan sidang praperadilan ini sejatinya tidak akan menghalangi upaya KPK untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjerat Maming.
BACA JUGA: Nahdiyin Jakarta Minta PBNU Tegas Terhadap Mardani Maming
Praperadilan hanya menguji aspek sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, bukan menyentuh substansi pokok perkara.
"Jadi, tidak menyentuh aspek materiel, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK," ujar Ali.
BACA JUGA: KPK Bongkar Apartemen Mewah Maming di Pusat Jakarta
Lebih lanjut Fikri menegaskan penyidikan perkara ini telah dilakukan secara profesional dan murni penegakan hukum sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPK sesuai Undang-undang.
"KPK berharap penegakan hukum pada sektor perizinan tambang ini, selanjutnya bisa menjadi triger upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pada stakeholder terkait," imbuhnya.
Fikri menerangkan dengan perizinan yang bebas dari praktik suap maupun gratifikasi, akan menekan ongkos produksi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
"Alhasil, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan mendapat manfaat akhirnya secara optimal," pungkasnya. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Siap Hadapi Praperadilan Ketum HIPMI Mardani H Maming
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga