jpnn.com, JAKARTA - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan Presiden Jokowi tidak perlu menuruti ultimatum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gasak.
BEM SI dan Gasak mengultimatum Presiden Jokowi segera membatalkan hasil TWK dan mengangkat kembali Novel Baswedan Cs sebagai pegawai KPK.
BACA JUGA: Kapitra: BEM SI Harus Tunduk Pada Putusan Hukum, Tidak Perlu Mengancam Presiden
BEM SI dan Gasak memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Jokowi itu untuk memenuhi tuntutan mereka.
"Karena bila hal-hal seperti ini diikuti oleh presiden, akan banyak ke depan hal-hal yang melanggar hukum dilakukan oleh presiden atas tekanan-tekanan seperti ini," kata Ferdinand kepada JPNN.com, Jumat (24/9).
BACA JUGA: Istri Polisi Dipepet Orang tak Dikenal, Siap-Siap Saja!
Ferdinand menilai ultimatum BEM SI itu membuat lembaga mahasiswa seluruh Indonesia terkesan sombong.
"Ultimatum itu berlebihan dan kesannya sombong, angkuh merasa BEM SI itu bisa membelah bumi atau menggeser langit. Ada nilai kesombongan yang tidak tau diri," lanjutnya.
BACA JUGA: BEM SI Mengultimatum Jokowi, Kapitra Ingat Kahiyang Ayu Gagal Tes CPNS
Dia menyebutkan ultimatum BEM SI dan GASAK itu membuat presiden untuk melanggar hukum.
"Masa presiden diultimatum untuk melanggar hukum? Itu BEM konyol..!!," tegasnya. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak NI Ajak Anak Gadisnya Berbuat Terlarang, Polisi: Kakeknya juga Terlibat
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra