“Kalau ingin data kependudukan kita baik dan valid untuk digunakan pada Pemilih 2014 dan 2019, pemerintah harus mengalokasikan anggaran Rp9 triliun lebih,” ungkap Paskah dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/9).
Anggaran itu terdiri dari sensus penduduk Rp3,3 triliun, membangun sistem tertib administrasi kependudukan yang baik sekitar Rp6,3 triliunAgar program ini tercapai, lanjutnya, mau tidak mau harus dilakukan efisiensi besar-besaran.
“Kita punya waktu dua tahun untuk pembenahan administrasi dan sensus kependudukan ini
BACA JUGA: Hakim Diminta Lebih Bijak
Karena itu kita harus melakukan efisiensi anggaran,” ucapnya.Hanya saja anggota Komisi XI pesimis, pemerintah bisa membenahi data kependudukan dalam waktu dua tahun
BACA JUGA: Keluarga Nasrudin Minta Hukuman Mati
Mereka juga menyoroti Depdagri sebagai pelaksana teknis dalam pendataan yang tidak optimal dalam mengelola data kependudukan.“Cara kerja Depdagri dalam mengelola data kependudukan harus diubah
BACA JUGA: JPU Minta Keberatan Daniel Ditolak
Sudah habis miliaran rupiah, komputernya malah raib,” kritik Natsir Mansur, anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar.Senada itu Melchias Mekeng menyoroti tender komputer di Depdagri yang kualitasnya diragukan“Anggaran yang ditenderkan miliaran rupiah, tapi komputernya kok produk GlodokJadi jangan heran kalau tidak bisa bertahan.” (esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yahukimo Kelaparan, 92 Orang Tewas !
Redaktur : Tim Redaksi