jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut Presiden RI Jokowi adalah figur kepala negara, bukan berstatus ketua umum partai tertentu.
Menurutnya, kepala negara sepantasnya bersikap netral menyikapi pemilu dan tidak berpihak ke kubu tertentu.
BACA JUGA: Jokowi Dinilai Kerap Cawe-Cawe Urusan Kontestasi Politik, Pengamat Ingatkan Dampak Negatif
Dia mengatakan itu menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku siap cawe-cawe menyambut Pemilu 2024.
Cawe-cawe adalah ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.
BACA JUGA: Presiden Jangan Cawe-cawe Soal Pilpres, Jika Tidak Siap-siap Saja
"Kepala negara harus netral, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny pada Selasa (30/5).
Legislator Komisi III DPR RI itu melanjutkan kepala negara dalam konteks pemilu tidak boleh cawe-cawe, termasuk dengan memakai alasan kepentingan bangsa.
BACA JUGA: Cawe-Cawe di Pilpres
"Kalau seperti itu, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, dan BIN. Mau begitu semua?" tutur Benny.
Menurut pria kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur itu, presiden sebagai kepala negara wajib menjaga iklim demokrasi dan persaingan sehat dalam politik.
Presiden RI tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang, menghalangi, atau bahkan menyingkirkan capres-cawapres yang bukan dari kubu kepala negara.
"Dia (Jokowi) harus menjaga iklim yang sehat itu. Menjaga netralitas," kata Benny.
Sebelumnya, Jokowi mengaku bakal cawe-cawe demi bangsa dan negara menyikapi Pemilu 2024.
Jokowi menyampaikan hal itu saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi dari beberapa media, serta content creator seperti Akbar Faisal dan Helmy Yahya. (ast/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Aristo Setiawan