jpnn.com, JAKARTA - Pembentukan Majelis Etik Golkar oleh Airlangga Hartanto dianggap sebagai langkah yang berlawanan dengan aturan partai.
Dengan pembentukan badan tersebutt, Airlangga dipandang menyalahgunakan wewenangnya untuk duduk kembali sebagai Ketua Umum Golkar.
BACA JUGA: Konon Airlangga Makin Otoriter, Ada yang Beda Pendapat Langsung Didepak
Fungsionaris Golkar M Syamsul Rizal mengatakan, kepemimpinan Airlangga makin hari semakin menyalahi aturan.
BACA JUGA : Sungguh Terlalu, Admin WAG DPP Golkar Depak Member Pengkritik Airlangga
BACA JUGA: Sungguh Terlalu, Admin WAG DPP Golkar Depak Member Pengkritik Airlangga
Setelah tidak melaksanakan rapat pleno sebagai evaluasi setelah Pemilu 2019, kebijakan Airlangga banyak melanggar aturan dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi (AD/ART dan PO).
BACA JUGA: Rombak Pengurus Golkar di Daerah Merupakan Bentuk Ketakutan Airlangga Terhadap Bamsoet
"Majelis Etik itu instrumen abuse of power yang tidak jelas tugas dan fungsi juga kedudukan lembaganya," kata Syamsul dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/8).
Syamsul mengatakan, menteri perindustrian itu harusnya mengeluarkan kebijakan harus taat pada konstitusi organisasi sebagai sumber hukum tertinggi dalam partai.
Terkait dengan kedudukan Mejelis Etik Partai yang muncul tiba-tiba, menurut Syamsul hal ini berhubungan dengan keinginan Airlangga yang ingin duduk kembali sebagai Ketum Golkar.
"Dijadikan sebagai alat untuk mengooptasi langkah-langkah politik kandidat lain yang mau maju juga sebagai calon ketua umum. Menurut saya ini namanya abuse of power“ dan benar-benar melanggar AD/ART maupun PO partai. Saya khawatir persoalan Majelis Etik yang tak jelas DNA-nya ini menjadi senjata makan tuan buat ketua umum," kata Syamsul.
BACA JUGA : Rombak Pengurus Golkar di Daerah Merupakan Bentuk Ketakutan Airlangga Terhadap Bamsoet
Lebih lanjut kata Syamsul, Majelis Etik ini tidak pernah dibahas nomenklaturnya dalam munas Golkar yang lalu. Bahkan dalam rapimnas dan pleno sekali pun, badan tersebut tidak pernah dibahas.
Oleh karena itu, Syamsul mengecam dengan keras badan tersebut, terlebih pembentukannya dibangun secara diam-diam.
"Saya tidak mempersoalkan orang-orang yg ada di dalam majelis etik itu karena saya tahu mereka senior saya dan panutan kami, semua kader. Yang saya soroti adalah lembaganya yang dibuat oleh DPP saat ini kok bisa menempatkan senior-senior kami pada posisi yang tidak benar dan inkonstitusional," ujar Syamsul.
Majelis Etik Golkar sendiri berisikan Mohammad Hatta sebagai ketua, Andi Mattalatta (wakil ketua), Rully Chairul Azwar (sekretaris). Anggotanya antara lain Hassan Wirajuda, Ibrahim Ambong, Djasri Marin, Farida Syamsi Chadaria, Tyas Indayah Iskansar dan A Edwin Kawilarang. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakal jadi Kuda Hitam di Munas Golkar, Bamsoet Bisa Seperti Ical
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga