jpnn.com - JAKARTA - Sikap Partai Golkar untuk tetap berada dalam gerbong Koalisi Merah Putih (KMP), sebagaimana dinyatakan oleh ketua umumnya Aburizal Bakrie (ARB) saat bertemu Jokowi, Selasa (14/10), patut diapresiasi tinggi.
Hal itu dikatakan mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, Rabu (15/10). "Kalau itu konsisten maka berarti Golkar untuk pertama kali dalam sejarahnya akan berada di luar barisan eksekutif, sesuatu yang sangat menarik untuk terus diamati," kata Laode Ida.
BACA JUGA: Harusnya SBY Malu Bicara di Bali Democracy Forum
Sikap politik yang ditempuh Golkar itu lanjutnya, adalah sebuah pengalaman berharga sekaligus akan menjadikannya efektif dalam membangun kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan Jokowi, karena secara kelembagaan berikut para politisinya sudah banyak makan garam di eksekutif.
Sehingga pengalaman itu akan menjadikan pemerintahan Jokowi akan memperoleh pengawasan dari parlemen dalam menjalankan pemerintahannya sampai dengan lima tahun mendatang. "Ini tentu akan sangat bermanfaat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik," ujar Laode Ida.
BACA JUGA: TNI Akui Anggotanya Jadi Backing BBM Ilegal
Untuk mewujudkannya lanjut dia, tentu dengan syarat antara lain posisi di luar eksekutif atau di parlemen tidak digunakan untuk melakukan tekanan yang ternyata berujung pada tawar menawar (fragmatis), dan sebaliknya pihak atau para pembantu Jokowi-JK harus membuktikan diri sebagai eksekutif profesional kerja untuk kepentingan rakyat, tidak boleh melakukan politik transaksional dalam membangun hubungan dengan parlemen.
Selain itu menurut Laode Ida, Jokowi-JK harus jadi komandan pemerintahan yang bebas praktik fragmatis-transaksional. "Dan jika ini terjadi, maka rakyat pun akan mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK berikut parlemen yang sehat," ujarnya.
BACA JUGA: Onde-Onde Temani Pertemuan Ical dengan Jokowi
Dalam konteks ini tegasnya, sekali lagi jika konsisten, posisi politik yang berbeda antara di eksekutif dan legislatif pada dasarnya hanya beda tempat saja. "Semuanya menjalankan amanah rakyat untuk perbaikan negara dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak KemenPAB-RB Pelototi Pengangkatan Pejabat Kemenkeu
Redaktur : Tim Redaksi