Berantas Korupsi, SBY Titikberatkan pada Lima Hal

JAKARTA - Presiden SBY menegaskan, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan secara intensif dan agresifHal ini katanya, mengingat kasus-kasus korupsi sampai kini masih marak terjadi

BACA JUGA: Korupsi Masih Marak, Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Untuk itu, dalam acara pembukaan Konferensi Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/12), SBY pun lantas menginstruksikan agar fokus penanganan korupsi dititikberatkan pada lima sektor, atau melalui lima langkah.

Yang pertama, kata SBY, harus dimulai dari membenahi sistem regulasi dan pengawasan menyeluruh secara lebih efektifDalam hal ini, semua sistem katanya, harus bisa bersih dari praktek korupsi, sekecil apapun

BACA JUGA: Tahun ini, 3,29 Juta WNI Kerja di Luar Negeri

"Pangkal utama masalahnya ada di situSemua sistem kita harus bersih dulu, (agar) mudah dipantau dan mudah diawasi," katanya.

Kemudian, sektor kedua yang menurutnya perlu atensi besar, adalah dalam pengelolaan aset dan keuangan negara (yang) besar

BACA JUGA: Inilah Sejumlah Keistimewaan yang Akan Diberikan ke Jogja

"Contohnya pajak dan bea cukai, BUMN, lembaga atau kementerian yang menjadi kontributor utama penerimaan negara," katanya pula.

SBY lebih jauh meminta, agar prioritas pemberantasan korupsi juga diarahkan pada sektor yang memiliki pembelanjaan besar untuk pengadaan barang dan jasaDi mana selama ini menurutnya, penyakit mark-up masih saja terus terjadi"Harusnya bisa mengadakan 10 kendaraan, jadi hanya bisa dapat tujuhHarusnya bisa membangun enam gedung, jadi cuma tigaBerapa banyak uang negara yang hilang karena mark-up?" ujarnya lagi.

Sektor berikutnya yang perlu diprioritaskan, menurut SBY pula, adalah di kalangan penegak hukumDalam hal ini, SBY bahkan menganalogikan penegak hukum sebagai sapuDi mana jika ingin membersihkan lantai yang kotor, tegas SBY, harus dipastikan bahwa sapu yang dipakai itu adalah sapu bersih.

Kemudian, yang juga perlu perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, menurut SBY lagi, adalah bidang pelayanan publikDalam hal ini, dikatakannya, penduduk miskin Indonesia yang harus dilayani saat ini masih cukup tinggi, meski sudah turun secara drastis sejak tahun 2006Di mana katanya, saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 13,3 juta, dari 237 juta penduduk Indonesia.

Sementara, hal terakhir yang digarisbawahi oleh SBY, adalah penerapan metode whistle blower systemSBY bahkan berharap, metode yang dipakai KPK ini dapat diikuti oleh lembaga-lembaga lain, serta berjalan secara online"Bagus kalau semua online," katanya.

SBY menyatakan sangat mendukung sistem online itu, yang akan memungkinkan publik melaporkan kasus korupsi, sementara kerahasiaan identitasnya tetap dijamin"Tetapi harus dipastikan, info yang dilaporkan itu benar, bukan fitnahJangan hanya karena sakit hati akibat kalah pilkada," ujarnya pula, sembari mengakui bahwa banyak juga informasi dari situ yang ternyata benar(rnl/afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Beda Pendapat soal Referendum