JAKARTA -- Dewan mulai menyiapkan mekanisme jalan tengah atas polemik keistimewaan Jogjakarta, khususnya terkait mekanisme pemilihan gubernurHingga kini, kalangan parlemen masih menunggu draf yang sudah lama terkatung-katung di tangan pemerintah itu
BACA JUGA: Diduga Buntut Pilpres 2009
"Kami sih sebenarnya masih belum yakin ini sudah bisa segera tuntas dalam waktu dekat," ujar anggota Komisi II Agus Purnomo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (30/11)Namun, dia bersyukur ada polemik yang muncul pasca pernyataan Presiden SBY terkait keistimewaan Jogja
BACA JUGA: Gamawan Bantah SBY Marah kepada Sultan
Sebab, dengan begitu, pemerintah lebih bisa didorong untuk segera menuntaskan draf RUU yang sudah mulai memasuki masalah tersebutBACA JUGA: Nafsiah Mboi, Detektor Suami Hidung Belang
Jika pemerintah tetap bersikeras pemilihan gubernur di Jogja dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung, sedangkan mayoritas fraksi di DPR justru menginginkan sebaliknya, sebut Agus, itu diselesaikan dengan referendumDilakukan jajak pendapat terhadap seluruh masyarakat atas siapa gubernur yang mereka inginkan"Tentu, nanti ini juga ada pro kontraTapi, ini salah satu skenario jalan tengahnya," kata politikus asal PKS tersebut
Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan, polemik keras yang mewarnai pembahasan RUU Keistimewaan Jogjakarta merupakan persoalan eliteDalam konteks itu, secara spesifik antara Presiden SBY dan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang kini menjabat gubernur Jogjakarta"Ini seharusnya bisa diselesaikan dengan sarapan pagi bersama," kata Teguh, lantas tertawa.
Dia berharap, Sri Sultan bisa menunjukkan jiwa kenegarawanannyaDi lain sisi, lanjut Teguh, SBY juga harus berusaha merangkul Sri Sultan"Meskipun berbeda pemikiran politik dengan presiden, beliau (Sri Sultan, Red) menjadi figur alternatif kepemimpinan nasional," imbuhnyaApalagi, kata Teguh, bisa jadi masyarakat Jogjakarta sendiri sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan, apakah berubah menjadi pemilihan atau tetap berupa penetapan.
Dia sendiri cenderung mendukung gagasan referendum atau jajak pendapat untuk mengetahui keinginan masyarakat Jogjakarta"Itu pemikiran sebagai data tambahanTapi, secara objektif, sebelumnya dilakukan sosialisasi mengapa harus penetapan atau pemilihan," usul Teguh.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo tidak berharap terjadi referendum"SBY sebenarnya tahu soal JogjakartaSaya kira referendum itu sindiran dari Sri Sultan kepada SBY karena tidak selesai-selesaiDugaan saya, tidak akan terjadi referendum meskipun stiker dan spanduk di Jogjakarta banyak," katanya.
Ganjar menyindir pernyataan SBY yang menyebut pemerintahan di Jogjakarta merupakan monarkiDia mengingatkan pasal 18 ayat 4 yang menyebut bubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratisSelanjutnya, ada pasal 18 ayat 1 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
"Jadi, dalam konteks demokrasi, bisa direduksi dengan adanya ketentuan khusus itu," kata politikus PDIP itu"Mungkin, SBY lupa atau menteri-menterinya lupa," sindirnya(dyn/pri/c4/iro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DIY Punya Tujuh Keistimewaan
Redaktur : Tim Redaksi