jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta pemerintah tidak terus-menerus menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) ke Garuda Indonesia.
Menurutnya, pemerintah harus punya solusi manjur untuk maskapai penerbangan nasional itu tanpa menggunakan uang negara.
BACA JUGA: KPK Minta Peter Gontha Ajukan Data Mengenai Dugaan Korupsi di Garuda
"Garuda ini mau kita apakan?" ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan negara sudah menggelontorkan dana triliunan rupiah ke Garuda Indonesia.
BACA JUGA: Garuda Baik Saja
Namun, maskapai yang menanggung utang besar itu tak juga sehat.
"Garuda dapat dari PMN, sementara tidak memperbaiki situasi," kata Misbakhun.
BACA JUGA: Garuda Terpuruk Terlilit Utang, Sekarga Minta Pemerintah Bertanggung Jawab
Oleh karena itu, Misbakhun menganggap masalah di maskapai flag carrier itu bukan hanya menyangkut dana.
"Pemegang sahamnya adalah Ibu (pemerintah, red), ini kan bisnis modelnya harus diperbaiki, atau seperti apa?" kata Misbakhun.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menegaskan Garuda Indonesia merupakan simbol penting bagi negara.
“Bagaimanapun (Garuda Indonesia) juga bernilai historis,” katanya.
Menkeu Sri Mulyani dalam raker itu menyampaikan rencana pemerintah tentang menyuntikkan dan ke BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp 35,5 triliun. Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu tak ada nama Garuda Indonesia.
Saat ini Garuda Indonesia menanggung utang sebesar USD 7 miliar atau lebih dari Rp 100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya mencatat pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).(antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yenny Wahid: Garuda Indonesia Ikut Terpukul, Tiap Bulan Utang Bertambah Rp 1 Triliun
Redaktur & Reporter : Antoni