jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berharap Kapolda Nusa Tenggara Timur yang baru Brigjen Endang Sunjaya, bisa memberangus tindak pidana perdagangan orang yang kian marak di NTT.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan bahwa ini momentum Kapolda untuk memberantas perdagangan orang.
BACA JUGA: Uang Palsu Beredar di Penjualan Raskin
"Kami berharap ini (pergantian kapolda) menjadi momentum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terkait penempatan TKI yang banyak terjadi di NTT," ujar Edwin, Selasa (16/9).
Edwin menjelaskan, saat ini masih banyak tindak pidana yang terjadi dalam proses perekrutan calon TKI. Dia memaparkan, modus itu adalah tipu daya, penjeratan hutang, pemalsuan dokumen, dan lainnya.
BACA JUGA: Belum Buka Pendaftaran CPNS karena Tunggu Anggaran
Bahkan beberapa korban perdagangan orang yang berusia di bawah umur diminta untuk memanipulasi usianya.
Edwin mengemukakan, hal itu bisa dilihat dari asal korban yang menjadi terlindung LPSK. Yakni, 69 dari 113 korban perdagangan orang berasal dari NTT.
BACA JUGA: Gubernur Jatim Agendakan Bertemu Menteri PU Bahas Lapindo
"Para korban asal NTT itu tersebar di Medan, Batam, Banten, Bekasi, Bogor, dan Bali. Yang terkemuka juga kasus yang dialami Wilfrida Soik, yang bebas dari hukuman mati di Malaysia karena diketahui ketika direkrut masih di bawah umur. Temuan ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa NTT bisa menjadi ladang subur dari tindak pidana ini," ujarnya.
Karenanya, kata Edwin, LPSK memberikan dukungan kepada Brigjen Endang Sunjaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.
Salah satunya dengan mengevaluasi kinerja dan penanganan kasus perekrutan TKI illegal dan TPPO di wilayah yuridiksi Polda NTT.
Terungkapnya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus perekrutan TKI illegal seperti yang diungkapkan oleh seorang penyidik di Polda NTT, Brigpol Rudy Soik bisa menjadi satu acuan mengapa hal itu penting untuk dilakukan.
"Kami menyarankan dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparat di sana juga kasus-kasus yang ditangani," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Jatim Lebih Suka Pilkada Langsung
Redaktur : Tim Redaksi