jpnn.com - JAKARTA -- Direktur Global Future Institute Hendrajit menilai ada upaya sistematis dan terencana menyusupkan skema ekonomi neoliberal dalam tata kelola migas Indonesia, termasuk di dalam tubuh Pertamina.
Ia menilai Menteri BUMN Rini Soemarno sedang menyusun langkah dalam rangka meliberalisasikan sektor hilir. Karena itu posisi Dirut Pertamina dianggap penting oleh Rini.
BACA JUGA: WNI Eksodus ke Malaysia, DPD Sebut Pemerintah Gagal Mengurus
"Untuk mendukung skema ini, maka itu tugas utama Dirut Pertamina yang baru nantinya," kata Hendrajit dalam sebuah diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (15/11).
Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mengetahui bahwa Rini melakukan seleksi terhadap calon Direksi dan komisaris PT Pertamina.
BACA JUGA: Soal Kenaikan BBM, Jokowi Dinilai Ambil Jalan Pintas
"Seharusnya Rini menanyakan apakah Presiden setuju dengan calon calon ini? Apakah Presiden punya calon?" kata dia.
Sebaliknya, kata dia, Rini justeru mengusulkan Jokowi agar menandatangani Keputusan Presiden yang isinya memberikan mandat pemilihan dan penetapan direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN.
BACA JUGA: Desak Pecat Rini, Menteri BUMN Dirangkap Susi
"Untungnya Jokowi tidak menandatangani SK tersebut karena dicegah oleh Mensesneg," kata dia.
Menurut Hendrajit, untuk posisi dirut BUMN strategis yang jumlahnya 25, mutlak Presiden yang menetapkan, memilih dan menunjuk direksi dan komisaris tersebut.
"Ini kejadian sepekan sebelum Jokowi ke China. Harapan kita team Mensesneg bisa menjaga supaya Jokowi tidak salah langkah karena usulan-usulan Rini," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Effendi Simbolon Minta Jokowi Copot Rini
Redaktur : Tim Redaksi