JAKARTA -- Realisasi penyerapan anggaran khusus belanja modal dalam APBN-P 2010 cukup rendahDari anggaran Rp95,024 triliun, hingga saat ini belanja modal yang terserap baru sekitar 32 persen atau sekitar Rp30,24 triliun
BACA JUGA: Utang Tambah, Pemerintah Nilai Wajar
Meski demikian, Dirjen Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan, Herry Purnomo menyatakan optimis penyerapan anggaran belanja modal pada akhir tahun akan mencapai 95 persen.‘’Kita optimis terkejarlah
BACA JUGA: Pembatasan BBM Subsidi Segera Diberlakukan
Itukan karena proyek-proyek di PU dan Kementrian Perhubungan yang baru jalanDiungkapkan Herry, setiap tahunnya alokasi anggaran untuk belanja modal selalu mengalami peningkatan
BACA JUGA: Realisasi Subsidi Capai Rp103 Triliun
Hal tersebut sudah menjadi komitmen pemerintah guna meningkatkan sarana infrastruktur bagi masyarakatDi tahun 2005, belanja modal sebesar Rp32,8 triliun, di tahun 2010 menjadi Rp95,024 triliun dan pada RAPBN 2011 dinggarkan Rp121,658 triliun.‘’Nanti diakhir tahun penyerapannya pasti tinggiKarena sekarang ini proyek-proyek baru mulai jalanPosisinya tidak akan rendah,’’ kata HerryAkibat rendahnya penyerapan belanja modal ini, tercatat negara mengalami surplus sebesar Rp36,4 triliunNilai surplus ini berbeda jauh pada periode yang sama 7 September tahun lalu yang sudah sudah defisit Rp 25,4 triliun.
‘’Tapi sebenarnya penerimaan sudah jauh lebih bagusMemang penerimaan negara dan hibah belanja dari sudut presentase lebih kecil, tapi sebenarnya nominalnya besarJadi penerimaan pembiayaan kita cukup tinggi kalau tahun lalu kan 48,2 persen sekarang menjadi 55,9 persen,’’ jelas Herry.
Dari data penerimaan per 7 september 2010, Herry memaparkan data realisasi pendapatan dan hibah sudah mencapai Rp626,7 triliun atau 63,2 persen dari targetPenerimaan dalam negeri mencapai Rp626,2 triliun atau 63,2 persen
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp465,5 triliun atau 62,2 persenPajak penghasilan menyumbang Rp242,8 triliun atau 67 persen, PPN Rp139,09 triliun atau 52,9 persen, PBB Rp15,774 triliun atau 62,3 persen, cukai Rp44,7 triliun atau 75,6 persen, pajak perdagangan internasional Rp 16,4 triliun atau 72,7 persen, PNBP Rp160,6 triliun atau 65 persen dan pajak SDA Rp99,9 triliun atau 67 persen.
Sedangkan untuk pos anggaran lain yang memiliki penyerapan di bawah 50 persen adalah Dana Alokasi Khusus (35,9%), belanja barang (42,7%), subsidi (43,3%), Dana Otonomi Khusus (47%)Secara rinci, realisasi belanja negara sebesar Rp 590,3 triliun atau 52,4 persen yang terdiri dari belanja pegawai Rp104,1 triliun atau 64 persenBelanja barang Rp48,1 triliun atau 42,7 persen, belanja modal Rp30,4 triliun atau 32 persen.
Adapun realisasi utang sebesar Rp59,2 triliun atau 56 persenSubsidi Rp87,1 triliun atau 43,3 persen, transfer daerah Rp223,3 triliun atau 64,8 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp51,6 triliun atau 57,6 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp149,8 triliun atau 73,6 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp7,5 triliun atau 35,9 persen, Dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp14,2 triliun atau 47 persen(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembatasan BBM Tekan Kebocoran 800 Ribu Kiloliter
Redaktur : Tim Redaksi