jpnn.com - JAKARTA - Anggota tim ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arief Budimanta berharap pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar memberikan izin kepada duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu untuk mengoreksi postur RAPBN 2015. Tujuannya, agar Jokowi-JK bisa lebih mudah dalam merealisasikan program-program kerakyatan.
"Tidak sulit (merealisasikan program pro-rakyat, red) bila pemerintah memberikan koridor pada Jokowi-JK melakukan intervensi korektif," kata Arief usai pertemuan Jokowi-JK dengan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan Tim Transisi di Jakarta Selatan, Selasa (26/8) petang.
BACA JUGA: Pastikan Program Indonesia Sehat dan Pintar Terealisasi di Awal Pemerintahan Jokowi
Dengan memberi ruang Jokowi melakukan koreksi, kata Arief, maka pemerintahan Presiden SBY cukup menyiapkan rancangan anggaran belanja pegawai, barang dan sejenisnya. Sementara belanja modal yang sifatnya melanjutkan program pemerintah saat ini harus didiskusikan dengan Jokowi selaku presiden terpilih.
"Kalau belanja modal yang sifatnya melanjutkan harusnya didiskusikan dengan presiden. Karena per 1 Januari 2015 presiden terpilih ada kekosongan proses konstusional dalam APBN," papar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Naikkan Saja Harga Premium dan Solar!
BACA JUGA: BBM Langka, Polisi Gencarkan Patroli
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebut Kenaikan BBM Warisan Buruk SBY
Redaktur : Tim Redaksi