jpnn.com - JAKARTA--Visi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk melakukan efisiensi anggaran di semua lini mendapat dukungan dari kalangan politisi. Hanya saja, sejumlah politisi di daerah khawatir jika upaya efisiensi juga dilakukan dengan moratorium pemekaran.
"Kalau pemerintahan Jokowi-JK mau melakukan efisiensi anggaran, kami sangat mendukung. Tapi kalau caranya moratorium tanpa pandang bulu kami tidak setuju," kata Roem Kono dan Elnino, dua politisi asal Gorontalo yang dihubungi terpisah, Jumat (31/10).
BACA JUGA: Fahri Ingatkan Manuver KIH Bakal Hambat Jokowi Wujudkan Visi
Yang paling ditolak Elnino jika pemerintahan baru ini memberlakukan moratorium pemekaran. Pasalnya, menurutnya, menghambat pembentukan daerah otonom baru justru menimbulkan biaya tinggi.
Dia mencontohkan beberapa wilayah di Gorontalo yang jarak tempuhnya ke kabupaten/kota sangat jauh sehingga menyusahkan masyarakat. Itu sebabnya, beberapa kabupaten pun minta dimekarkan agar lebih efisen.
BACA JUGA: Priyo tak Ingin Golkar Turun Kelas
"Kalau lihat wilayah Bolio Huto, Panipi, dan Gorontalo Barat, itu tiga wilayah yang akses ke instansi layanan publiknya sangat jauh. Jika pemekaran juga akan dimoratoriumkan pemerintah, sudah pasti masyarakat di wilayah tersebut mengalami biaya ekonomi tinggi," terangnya.
Kalau sudah begitu, lanjut politisi Gerindra ini, moratorium tidak menghemat anggaran malah menimbulkan beban bagi masyarakat.
BACA JUGA: Nama Boleh Kabinet Kerja, Semangat Tetap Harus Trisakti
"Tapi kami berharap, pemerintahan Jokowi-JK tidak akan melakukan moratorium pemekaran," ujarnya.
Senada itu Roem Kono mengatakan, efisiensi anggaran tidak harus selalu diikuti dengan moratorium. Tapi dia lebih menyoroti moratoriumk pembangunan gedung perkantoran di seluruh indonesia. Sebab di daerah-daerah otonom baru, masih banyak yang kantornya sewa.
"Tidak ada pembangunan kantor baru ya tidak apa-apa, tapi itu diberlakukan bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, apa tidak dibolehkan bangun. Apa mereka harus menyewa gedung terus?" tutur politisi Golkar ini.
Baik Elnino maupun Roem menyoroti keberadaan puskesmas di tanah air yang belum layak. Padahal puskesmas memegang peranan penting dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kalau di daerah yang tidak ada puskemasnya, apa tidak perlu dibangun gedung? Kan tidak boleh begitu juga. Jadi kebijakan moratorium jangan disapurata," pungkas Roem. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bela Arsyad, Fadli Zon Dinilai Bermotif Politis
Redaktur : Tim Redaksi