jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa heran melihat kekayaan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia J Nomleni hanya Rp 440 juta. Padahal, politikus perempuan PDI Perjuangan itu pernah dua kali menjadi legislator di DPRD NTT.
"Ibu pernah menjabat DPRD NTT dua periode dan total harta ibu hanya sekitar Rp 440 juta?" tanya Bambang saat menjadi panelis acara Kupas Kandidat yang disiarkan TVRI, Kamis (17/5) malam.
BACA JUGA: KPK Dinilai Tak Berwenang Menjerat Fredrich Yunadi
Emilia mengakui bahwa harta kekayannya memang tidak terlalu banyak. Satu-satunya kandidat perempuan dalam Pemilihan Gubernur NTT itu mengaku sudah memberikan penjelasan kepada para pendukungnya bahwa dia tak akan memiliki sesuatu yang berlebihan.
"Dari semua kandidat, mungkin total pendapatan saya paling kecil. Saya pernah menjabat di DPRD NTT selama sepuluh tahun,” tuturnya di hadapan para panelis.
BACA JUGA: Pasutri Berebut Remote Control Teve Lantaran Pesona Mama Emi
Setelah tak lagi menjadi wakil rakyat, Mama Emi -panggilan Emilia- mengaku sempat dipercaya memimpin Kawasan Industri Bolok di NTT. Menurutnya, kawasan industri ini sudah vakum sekitar 10 tahun.
“Saya kelola kembali. Tapi ini bukan pendapatan yang luar biasa,” paparnya.
BACA JUGA: KPK Resmi Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan Jadi Tersangka
Bambang pun memuji kesederhanaan Emilia. “Ini menjadi bukti integritas seorang pemimpin dan sebuah terobosan baru. Sukses untukmu, Tuhan memberkati," kata Bambang.
Namun, Bambang juga mengingatkan Emilia bahwa pencalonan di pilkada membutuhkan uang besar. Sedangkan harta Emilia cuma Rp 440 juta. “Ini menjadi batu ujian terhadap integritas seorang pemimpin,” tutur Bambang.
Emilia pun mengakui soal mahalnya kontestasi di pilkada. Namun, dia mengaku ingin menjadi contoh bahwa uang bukan segalanya.
“Dengan ini saya memastikan dan memberikan jalan agar orang-orang lain yang mungkin saja nanti mengambil jalan politik, bisa mengikuti ini walau tidak memiliki cukup uang. Kehadiran saya bisa menjadi contoh, bahwa semua orang bisa terlibat politik walau tanpa dukungan dana yang besar," tuturnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Fredrich Yunadi: KPK Dinilai Salah Alamat
Redaktur : Tim Redaksi