jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memberikan kuliah umum di Universitas Jember (Unej) pada Kamis (8/12/2022).
Dia memberikan kuliah umum dengan tema “Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah Dalam Kebijakan Pembangunan.”
BACA JUGA: Bu Rieke Ingatkan Pentingnya Statistik Akurat dalam Pembangunan
Rieke menyampaikan Pancasila adalah ilmu amaliah, ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu, hal pertama dan utama yang dilakukan para pendiri bangsa adalah memperjuangkan ilmu pengetahuan sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Rieke: Data Berbasis Desa Penting Bagi Pembangunan Daerah
“Pancasila itu bukan dikotomi antara yang nasionalis dengan yang tidak nasionalis. Pancasila itu bukan memecah belah rakyat bukan mendikotomi mana kelompok radikal dan mana yang bukan radikal. Pancasila itu adalah ilmu amaliah ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan buktinya kita semua berada di Universitas Jember ini,” ujar Rieke.
Menurut Rieke, kegiatan ini merupakan perjalanan tauhid baginya mengingat para pendiri bangsa memperjuangkan ilmu pengetahuan itu sebagai hak warga negara dan anak bangsa Indonesia menuju Indonesia sebagai negara industri.
BACA JUGA: Berikan Kuliah Umum di Udayana, Rieke Diah Pitaloka Luncurkan Gerakan Sikat Sindikat Data Negara
“Oleh karena itu, SDM itu penting sekali,” kata Rieke.
Rieke mengatakan untuk membangun Indonesia sangat dibutuhkan angka ataupun statistik yang akurat.
Untuk itu, dia mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa dan kelurahan presisi.
“Menjadi kebijakan khususnya untuk kebijakan pembangunan. Itu baru namanya berdaulat, percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri. Kita akan berjuang bersama di balik angka dalam data negara. Sekali lagi ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan,” ungkap Rieke.
Menurut Rieke, angka-angka yang ada tidak akurat. “Hal itu menurut pendiri bangsa, dan bukan menurut kami,” kata Rieke.
Rieke mengatakan kalau angka digunakan untuk mengalihkan pikiran maka hal itu namanya manipulasi angka negara, namanya rekayasa statistik.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kami menawarkan solusi bangsa ini,” kata Rieke.
Menurut Rieke, tidak mungkin lagi Indonesia, kebijakan pembangunannya tidak berbasis pada data akurat dan data aktual yang menggambarkan kebutuhan real rakyat, kondisi riil rakyat di pelosok tanah air di desa-desa dan kelurahan.
“Kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan bersama,” papar Rieke.
Founder Data Desa Presisi (DDP) Dr Sofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke yang selalu menyorot persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat mulai dari tingkat desa. Hal ini membuat upaya pembangunan yang seyogyanya dimulai dari desa tidak berjalan dengan semestinya.
Saat ini, menurut Sofyan, tidak mungkin dirinya ada di Jember, kalau tidak ada komitmen perjuangan dan ideologis dari Bu Rieke.
Dia juga mengaku diberi satu buku berjudul 'Pembangunan Semesta Berencana'. Buku itu dengan tegas mengatakan The Founding Fathers kita bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mencerdaskan kehidupan masyarakat hanya bisa dilakukan dengan memotret lima aspek kesra, dengan dua pendekatan demokratik roller development dan data akurat.
“Ternyata setelah 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih dipertontonkan bagaimana kevalidasian data masih diragukan. Bayangkan setelah 77 tahun Indonesia merdeka, data kita masih invalid,” kata Sofyan yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Kemudian, kata Sofyan dirinya melakukan penelitian di tahun 2017, ditemukan 47,13 persen data yang digunakan pemerintah hari ini untuk melakukan pengukuran pembangunan, apakah itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda dan lainnya dipakailah data yang berasal dari desa, yang bersumber dari profil desa ternyata tingkat erornya 47,13 persen.
“Tidak sesuai dengan kondisi aktual desa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan perencanaannya, bagaimana dengan implementasinya, dan monitoring evaluasinya,” ujarnya.
Sofyan menyebut persoalan tersebut terbukti saat pandemi Covid-19 melanda. Pemerintah mengalami kesulitan dalam penyaluran bantuan karena tidak menemukan data masyarakat yang valid.
“Itu terbukti saat Covid-19 memberikan ruang bahwa informasi tentang orang miskinpun tidak diketahui,” ujarnya.
Rektor Universitas Jember Dr. Iwan Taruna mengatakan tentu peraturan-peraturan yang disusun harus bercerminkan nilai-nilai Pancasila.
Dia berharap materi Rieke dengan pengalamannya mampu mewujudkan perjuangan terkait angka presisi tersebut.
‘Oleh karena itu, saya atas nama civitas akademi benar-benar mengucapkan terima kasih kepada ibu Rieke atas kehadirannya di Jember, kemudian juga Pak Syam dalam memberikan kuliah umumnya," ungkap Iwan Taruna.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari