jpnn.com, JAKARTA - Rencana sejumlah pimpinan forum honorer K2 untuk menggelar aksi unjuk rasa di masa pandemi COVID-19, masih menjadi polemik di internal mereka.
Karena ternyata tidak semu honorer K2 setuju dengan rencana pengerahan massa.
BACA JUGA: Informasi Penting dari BKN soal Rekrutmen PNS dan PPPK
Ada honorer K2 yang sudah lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) Februari 2019, pun enggan turun ke jalan lagi.
"Maaf, kami tidak setuju dengan demo. Tujuh tahun demo enggak ada hasil makanya enggak mau demo lagi, capek," kata Hanif Darmawan, pengurus pusat Forum Honorer K2 kepada JPNN.com, Jumat (19/6).
BACA JUGA: Didik Rachbini: Hari Cerah, Sayang Kekuasaan Makin Otoriter
Hanif yang sudah lulus PPPK menilai rencana aksi sebagai protes belum adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap honorer K2, akan berakhir sia-sia dan buang-buang energi.
Dia mengaku lebih memilih melakukan pendekatan persuasif dengan mengajak honorer K2 yang lulus PPPK dan anggota Forum Honorer Non K2- Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) untuk membangun soliditas serta mengedepankan pendekatan lobi.
BACA JUGA: Perintah Mabes Polri ke Polres Sula terkait Kasus Ismail Diciduk
"Lebih baik melakukan lobi-lobi lewat PGRI dan DPR. Nantinya mereka sampaikan kepada Presiden Jokowi. Kami tidak mau ada aksi lagi. Memang, demo adalah hak warga negara Indonesia, tetapi tujuh tahun demo tanpa hasil rasanya sudah cukup," tuturnya.
Hanif mengajak honorer K2 dan nonkategori untuk mendekati PGRI, DPR RI serta pemerintah agar memperjuangkan PPPK.
Dia merasa PPPK merupakan solusi bagi honorer K2 dan nonkategori usia di atas 35 tahun.
Sebelumnya, Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, rencana aksi unjuk rasa kali ini tidak main-main. Bukan sekadar gertak sambal.
Dia merasa, aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19 justru bisa menarik perhatian pemerintah.
"Kami tidak main-main lagi. Kalau hanya diam, sepertinya tidak ada pergerakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer K2," kata Titi kepada JPNN.com, Rabu (17/6).
Titi yang sudah lulus PPPK itu menegaskan demo ini bukan untuk kepentingan PPPK (pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi Februari 2019, tetapi untuk seluruh honorer K2. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad