jpnn.com, PALANGKA RAYA - Menpan-RB Asman Abnur belum memberikan kepastian tanggal pendaftaran CPNS 2018. Dia hanya mengatakan, pendaftaran dilakukansetelah Pilkada Serentak 2018 yang digelar 27 Juni.
Dijelaskan Asman, rekrutmen CPNS 2018 dalam rangka menggantikan sekitar 220 ribu orang PNS yang telah pensiun. Namun, jumlah yang direkrut tidak sebanyak itu.
BACA JUGA: Banyak Honorer K2 Meninggal saat Menanti Status CPNS
“Kami akan rekrut di bawah itu (jumlah PNS pensiun),” ujarnya saat berada di Gedung Bhayangkara, Mapolda Kalteng, Rabu (25/4). Asman pernah menyebut, jumlah yang direkrut hanya 50 persen dari total PNS pensiun tersebut.
Dijelaskan juga, kuota CPNS 2019 diberikan berdasarkan keperluan pembangunan di daerah. Baik dari sektor pariwisata, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Namun, tetap yang paling diutamakan yakni untuk pendidikan dan kesehatan.
BACA JUGA: Mendikbud: Butuh 7 Tahun Angkat Guru Honorer jadi CPNS
“Jadi, ukurannya ini prioritas. Kami akan lihat instansi mana yang lebih prioritas untuk menerima pegawai. Paling banyak memang dari sisi pendidikan dan kesehatan. Itu sudah mutlak,” tegasnya.
Terkait dengan nasib honorer K2 yang menuntut segera diangkat menjadi CPNS, Asman menegaskan, pihaknya hanya mengikuti aturan saja. Sebab, selama dua tahun honorer diberikan kesempatan untuk tes.
BACA JUGA: Puluhan PNS dari Honorer K2 Tidak Bisa Naik Pangkat
“Kami mengikuti saja. Kalau peraturannya mewajibkan honorer untuk ikut tes, ya harus tes. Tapi yang paling prinsip, umurnya (honorer, red) tidak boleh lebih dari 35 tahun,” pungkasnya.
Di sisi lain, Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyatakan, dilihat dari segi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2018, maka Belanja Tidak Langsung (BTL) atau belanja pegawai di Pemprov Kalteng lebih dari 50 persen.
Hal ini tidak sesuai dengan aturan main rekrutmen kali ini, bahwa pemerintah daerah yang belanja pegawainya lebih 50 persen tidak akan mendapat kuota CPNS. Untuk itu, lanjut Plt Sekda, pihaknya akan melakukan lobi-lobi dengan Kemenpan-RB. Apalagi, semenjak moratorium CPNS, semakin banyak pula PNS di Pemprov yang pensiun, namun belum ada penerimaan lagi hingga kini.
“APBD Kalteng secara fiskal tidak sehat. Dari struktur APBD ini, belanja pegawai di angka 54 persen. Untuk menambah formasi, mesti di bawah 50. Ini yang akan ditelaah. Tentu kami ada kiatnya. Meskipun demikian, kami sudah usulkan 2.000 formasi,” ujarnya, kemarin. (ami/ce/abe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Honorer Jangan Berharap Langsung Diangkat CPNS
Redaktur & Reporter : Soetomo