jpnn.com, JAKARTA - Sidang kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (6/3), belum memberikan gambaran tentang asumsi makro ekonomi tahun 2020.
Sidang itu sendiri membahas dua topik, yakni tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020.
BACA JUGA: Empat Arahan Penting Jokowi di Sidang Kabinet
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sidang itu masih bersifat pendahuluan untuk mendengarkan arahan dan pandangan presiden, wakil presiden dan kabinet mengenai apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan fondasi Indonesia di tahun 2020.
BACA JUGA: Ekonomi Global Melambat, Pelaku Pasar Wait And See
BACA JUGA: Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Rp 1.577 Triliun Cukup Berat
"Tapi siklus di dalam pembahasan persiapan APBN ini, kami masih akan mempresentasikan lagi berdasarkan diskusi hari ini,” ucap Sri usai sidang kabinet tersebut.
Nantinya, kata dia, pembahasan lebih mendetail akan disampaikan di dalam sidang kabinet berikutnya, sekaligus akan menjadi bahan bagi pemerintah menyampaikan kebijakan ekonomi makro ke DPR pada Mei mendatang.
BACA JUGA: Badan Layanan Umum Pemerintah Bisa Saling Pinjam Dana
"Karena pada bulan Mei, kami sudah harus menyampaikan kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Saat ditanya apakah sudah ada gambaran asumsi makro dari pembicaraan di sidang kabinet tersebut, Menkeu tidak memberikan angka.
"Masih di dalam range. Bapak Presiden dan wapres menyampaikan arahan bagaimana sekarang ini masih di dalam range, jadi nanti saja. Mungkin sidang kabinet selanjutnya," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Janjikan Dana Desa Rp 400 T, Ini Kata Sri Mulyani
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam