jpnn.com, BALANGAN - Dana desa terbukti mampu memajukan desa di Indonesia. Hal itu juga terjadi di Desa Sungai Ketapi dan Balida, Kecamatan Paringin, Kalimantan Selatan.
Dana desa di Desa Sungai Ketapi diprioritaskan untuk membangun sarana pendidikan.
BACA JUGA: Siswi SMP Lemas saat Pulang Sekolah, Ternyata Ulah Paman
Di antaranya, pembangunan gedung dan membiayai operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), dan taman pendidikan Alquran (TPA) yang selama ini belum ada di desa itu.
Kepala Desa Sungai Katapi Ahmad Jaini Rais mengatakan, hal itu tak lepas dari keinginan masyarakat.
BACA JUGA: Batal Menikah Gara-Gara Pasangan Positif HIV
Sebab, selama ini masyarakat Desa Sungai Katapi kerepotan karena PAUD/TK ada di desa tetangga.
Dia menambahkan, penggunaan dana desa untuk pembangunan PAUD/TK sesuai aturan pemerintah.
BACA JUGA: Modal Permen, Pria Sontoloyo Garap Siswi SD di Kebun Sawit
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa tahun 2016 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pembangunan desa meliputi, di antaranya, membangun infrastuktur jalan, irigasi, jembatan sederhana, talud, fasilitas pos pelayanan terpadu, dan fasilitas PAUD.
"Sebelum ada sekolah PAUD ini, warga sedikit jauh untuk menyekolahkan anaknya. Yakni di desa tetangga, Desa Dahai dan Lasung Batu. Sekarang, masyarakat merasakan dampak dari pembanggunan sekolah ini. Mereka tidak perlu lagi jauh mengantar anaknya sekolah,’’ ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN, Rabu (15/11).
Hasil program Nawacita tersebut juga benar-benar sudah bisa dirasakan hingga ke pelosok daerah, termasuk di Desa Auh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan.
Warga desa tersebut bisa menikmati fasilitas air bersih berkat penggunaan anggaran dana desa (ADD).
Mereka menggunakan ADD untuk membangun fasilitas air bersih yang kini sudah bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat desa tersebut.
Melalui ADD yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes), perekonomian warga makin meningkat karena banyak masyarakat yang sukses berkebun sayuran.
Kepala Desa Auh Ahmad Effendie mengungkapkan, dari dana ADD tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 45 juta dan Rp 60 juta, disisihkan untuk modal BUMDes yang diberi nama Gunung Agung Mandiri.
Lewat BUMDes itu, kata Effendie, desanya menjadi salah satu sentra produksi cabai jenis tiung di Kecamatan Tebing Tinggi.
Padahal, sebelum adanya BUMDes, hanya satu warganya yang menggeluti bercocok tanaman sayuran.
“Alhamdulillah lewat BUMDes kini ada sekitar 42 warga Desa Auh yang berkebun sayuran dengan total luas areal sekitar sepuluh hektare. Bahkan, dua bulan terakhir, para petani yang tergabung dalam BUMDes memanen cabai sebanyak lima ton,’’ bebernya.
Ke depan lanjut dia, keberadaan BUMDes ini akan semakin dimaksimalkan guna
menggerakkan perekonomian masyarakat desa lewat penambahan sector usaha.
Namun, sektor yang dipilih merupakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berencana membuat usaha pembibitan cabai dengan tujuan perekbunan cabai semakin maju di Desa Auh dan bisa menjadi daerah sentra cabai di Balangan,’’ ungkapnya.
Terpisah, Ketua BUMDesa Gunung Agung Mandiri Marjian menjelaskan, keberadaan BUMDes selama ini sangat penting bagi masyarakat.
Sebab, selain bisa mengerakkan perekonomian masyarakat lewat sector perkebunan, kini sebanyak 80 buah rumah telah bisa menikmati fasilitas air bersih.
Khusus layanan air bersih ini, menurut Marjian, baru dikelola oleh BUMDes awal 2017.
Sebelumnya, fasilitas yang merupakan bantuan pemerintah pusat sempat terbengkalai.
“Setelah kami kelola dengan mengunakan system meter sama persis dengan PDAM namun dengan tarif jauh di bawah. Kini, masyarakat yang telanjur pakai PDAM pun minta dipasangkan. Namun, kapasitas yang ada hanya mampu melayani sekitar 80 buah rumah. Ke depan kami akan berusaha menambah kapasitas yang ada sehingga makin banyak masyarakat yang bisa terlayani,’’ bebernya.
Sebelum ada sarana ini, kata dia, masyarakat hanya mengandalkan sungai dan sumur sebagai sumber air.
Sebagian kecil warga yang mampu menggunakan layanan PDAM.
“Kini, hanya dengan membayar sekitar Rp 20-30 ribu per bulan dan membuka keran di rumah masing-masing, masyarakat sudah bisa menikmati air bersih,’’ jelasnya.
Dirinya mengatakan, untuk perkebunan sendiri kini ada 42 petani sayur yang modal berkebunnya dibiayai oleh BUMDes dengan sistem utang tanpa bunga.
Selain tanpa bunga, lanjut dia, pinjaman yang diberikan pun bukan dalam bentuk uang tunai, tapi berupa bibit, pupuk dan obat-obatan.
“Selama ini tidak ada petani kami yang rugi. Sekali panen utang di BUMDes lansung bisa dilunasi. Bahkan, kini banyak kebun karet warga yang tidak digarap lagi sebab penghasilan dari berkebun sayuran sudah melebihi dari menyadap karet,’’ ungkapnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jambret Kambuhan Sempat Ingin Bunuh Diri
Redaktur & Reporter : Ragil