jpnn.com - JAKARTA – Partai Demokrat merasa dikhianati partai Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, koalisi partai ’’oposisi’’ itu menafikan kesepakatan yang sudah terjalin. Yakni, mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada Langsung. Kini, Demokrat mendekat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai upaya untuk meloloskan perppu tersebut.
’’Mereka sudah tanda tangan untuk mendukung perppu (pilkada langsung). Sekarang katanya bukan menolak perppu, tapi memperjuangkan pilkada lewat DPRD. Itu kan sama saja,’’ kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR Jumat (5/12).
BACA JUGA: DPR Tolak Perppu, Presiden Bisa Terbitkan Perppu Baru
Kekecewaan Demokrat terhadap KMP sebenarnya sudah diluapkan saat penutupan Munas Golkar di Bali. Rencananya, Partai Demokrat dan seluruh anggota KMP menghadiri pengumuman terpilihnya kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Namun, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya membatalkan kehadiran itu. ’’Kanada musibah. Musibahnya ya perppu itu. Kami diinstruksi kembali ke Jakarta,’’ ujarnya.
Mantan menteri koperasi dan UKM itu mengatakan, pelanggaran kesepakatan tersebut membuka peluang Demokrat bergabung dengan KIH. Dia mengaku ada kesamaan pandangan dalam melihat Perppu Pilkada Langsung, yakni pemilihan kepala daerah harus langsung oleh rakyat.
BACA JUGA: Susi Dorong Transparansi di KKP untuk Tangkal Korupsi
Meski mengaku partainya sakit hati, Syarief tetap membuka komunikasi dengan partai KMP, termasuk Golkar dan partai-partai lain. Namun, jika komunikasi itu terhambat, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan KIH. Syarief bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan KIH.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan, pihaknya menghormati kesepakatan antara Demokrat dan KMP terkait Perppu Pilkada Langsung. Sebab, perppu disusun presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, setelah merespons keinginan mayoritas masyarakat. Pihaknya juga akan terus berkomunikasi dengan Golkar dan KMP agar kembali mendukung perppu. ’’Politik kan dinamis. Kami akan kembali menjalin komunikasi,’’ ujarnya.
BACA JUGA: Era SBY, Kapal Nelayan Asing yang Ditangkap itu Dilelang
PAN merupakan satu-satunya partai KMP yang tidak datang saat Munas Golkar di Bali. Kabarnya, perwakilan PAN tidak datang lantaran diminta ketua umumnya untuk balik ke Jakarta setelah Golkar mengumumkan salah satu hasil munas yang akan memperjuangkan pilkada melalui DPRD. ’’Kami tidak datang karena ketua umum sedang umrah,’’ kelit Tjatur.
Jika Demokrat dan PAN benar-benar bergabung, kekuatan pendukung Perppu Pilkada Langsung akan sangat dominan di DPR, dan dipastikan unggul jika harus ada voting. Bersama KIH yang memang sejak awal berusaha mempertahankan mekanisme pilkada langsung, kekuatan pendukung di parlemen menjadi 356 anggota. Sedangkan KMP yang mendukung pilkada melalui DPRD hanya akan mengantongi dukungan 204 orang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa penolakan Perppu Pilkada Langsung bukan keputusan DPP Partai Golkar, namun wacana yang berkembang di dalam munas. Rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada DPP. Namun, menurut dia, DPP Golkar harus mematuhi rekomendasi munas. ’’Rekomendasi itu merupakan permintaan arus bawah Partai Golkar sehingga harus diperjuangkan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap optimistis DPR menerima Perppu Pilkada Langsung. Menurut dia, DPR tentu tidak ingin mempermalukan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang telah merumuskan perppu tersebut. Terutama, Fraksi Demokrat yang sejak awal mendukung perppu. ’’Pilkada langsung juga merupakan kemauan masyarakat,’’ ujar Tjahjo kemarin.
Apabila ada fraksi yang tidak setuju, tentu akan ada dinamika yang terjadi di DPR. Yang jelas, masyarakat diberi hak dan kedaulatan untuk memilih pemimpin. Hanya, prosesnya harus lebih selektif.
Hingga saat ini, pihaknya terus berkomunikasi dengan KPU dan menyiapkan pejabat eselon 1 untuk menjadi penjabat di daerah yang masa jabatan gubernurnya habis. ’’Kami juga sudah mengecek seluruh gubernur, wali kota, maupun bupati yang akan mengadakan pilkada. Mereka sudah menyiapkan dananya,’’ lanjut politikus PDIP tersebut.
Meski optimistis perppu diterima, Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya tetap menyiapkan antisipasi apabila pada akhirnya DPR menolak. Bentuk antisipasi tersebut saat ini terus didiskusikan dengan KPU. (aph/bay/byu/c17)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Boediono Tersangka? Tunggu Putusan Budi Mulya Inkrah
Redaktur : Tim Redaksi