jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara Said Amir menyesalkan langkah pemerintah yang akan meniadakan pegawai non-ASN.
Kebijakan tersebut dinilai tidak manusiawi, karena selama ini janji pemerintah menyelesaikan masalah honorer K2 belum tuntas.
BACA JUGA: 200 Ribu Honorer K2 Administrasi & Teknis Lainnya jadi PNS atau PPPK, Asalkan...
Dia menyebutkan, masih tersisa 300 ribu lebih honorer K2 yang didominasi tenaga administrasi dan teknis lainnya.
Pemerintah, kata Said, memang memberikan kesempatan tes bagi pegawai non-ASN, tetapi bukan fokus ke honorer K2. Akibatnya, honorer non-K2 sudah terekrut pada 2021.
BACA JUGA: Ketua Honorer K2: Petugas Kebersihan Menghasilkan PAD, Kok, Dialihkan ke Outsourcing?Â
"Pemerintah bilang honorer K2 sudah berkali-kali tes, tetapi banyak enggak lulus. Kenapa seleksi PPPK guru tiba-tiba menghilangkan tes untuk guru honorer negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun," kata Said Amir kepada JPNN.com, Kamis (23/6).
Dia heran, saat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) lahir pada 2014, pemerintah beralasan tidak ada seleksi tanpa tes. Akibatnya, honorer K2 harus mengikuti proses panjang itu.
BACA JUGA: BKD Siap Akomodir Honorer K2 Satpol PP, Dinas Kebersihan & TU, Syaratnya Satu Saja
Kini, tiba-tiba ada seleksi PPPK guru tanpa tes sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer. Tambah runyam lagi ada perintah untuk menghilangkan honorer pada 28 November 2023.
Said mengimbau pemerintah jangan terus gantung nasib honorer K2, apalagi ini sudah masuk tahun politik.
"Jangan-jangan kami honorer dibenturkan dengan pilkada, pemilu 2024 baik pileg dan pilpres," tegasnya.
Lanjut dikatakan, jika pemerintah bijak dan mau menuntaskan khusus honorer K2 yang ada di database Badan Kepegawaian Negara (BKN), pasti surat edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tidak akan merisaukan mereka.
Namun, faktanya semua resah, karena kesempatan untuk menjadi ASN baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum menggambarkan pemerataan.
"Prioritaskan honorer K2 baik guru, kesehatan, penyuluh pertanian, tenaga administrasi, dan teknis lainnya sebelum melirik lainnya," pungkas Said Amir. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad