jpnn.com - JAKARTA - Penyelesaian masalah honorer yang berjalan lambat menimbulkan kekecewaan pentolan K2.
Dua periode memimpin pemerintahan, Presiden Joko Widodo dinilai menambah masalah baru.
BACA JUGA: Megawati, Ganjar, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Honorer Dihapus November? Oh, Jangan
Pengurus pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono menyodorkan data pembengkakan jumlah honorer.
Pada 2014 jumlah honorer 460 ribu, kini melonjak menjadi 2,7 juta hasil pendataan tenaga non-ASN tahun 2022.
BACA JUGA: Opsi Penyelesaian Honorer akan Dibahas Bersama DPR, Hugua Beri Info Penting
"Seandainya pemerintah menuntaskan honorer K2, pasti sudah selesai sejak periode pertama. Lah ini sudah mau berakhir periode kedua, malah membeludak jumlah honorernya," tutur Eko kepada JPNN.com, Selasa (14/2).
Dia mengingatkan pemerintah tidak akan mungkin menghapuskan honorer, karena bisa menimbulkan masalah sosial.
BACA JUGA: Jadwal Pengumuman PPPK Guru Tak Jelas, Honorer Marah Besar, Siapkan Demo Lagi
Selain itu, para politisi pun akan berteriak lantang menolak penghapusan honorer karena jumlah non-ASN itu menjadi salah satu ladang suara yang diincar.
Eko mengaku konsisten memilih PDIP dan setia menjadi pendukung Jokowi.
Dia optimistis PDIP dan Presiden Jokowi bisa mengangkat 460 ribu honorer K2 menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Faktanya honorer K2 malah makin terpinggirkan. Pemerintah justru memasukkan honorer non-K2, sehingga beban negara bertambah.
"Kalau sampai masalah honorer K2 tidak selesai sampai 2024, saya bersumpah tidak akan memilih PDIP sampai kapan pun, tujuh turunan," ujarnya.
Eko menambahkan akan menceritakan kepada anak cucunya bagaimana perjuangannya membela Jokowi serta PDIP mati-matian, tetapi balasannya menyakitkan.
Percuma membela orang yang tidak mengerti dengan perjuangan honorer K2. Bagaimana menjaga suara agar Jokowi bisa memimpin Indonesia dua periode.
"Saya sudah banyak ditinggal teman seperjuangan, karena beda pilihan. Jadi, apalah artinya kalau parpol yang dibela tidak mengerti," ujarnya.
Eko mengatakan tidak ada yang gratis dalam politik.
Dia mengaku sudah menggalang suara agar PDIP dan Jokowi tetap menang pada Pemilu sebelumnya. Mestinya, sudah saatnya penguasa memberikan kebijakan yang berpihak kepada honorer K2.
Menurut Eko itu wajar-wajar saja. Sayangnya pemerintah justru menyelamatkan honorer non-K2 yang terindikasi banyak titipan. Bukan honorer K2 asli.
Selama 37 tahun Eko mengabdi, bukan waktu yang pendek.
Jadi, wajar kalau honorer K2 tendik itu kesal menunggu janji-janji manis pemerintah
"Menterinya ganti terus, janjinya pun gonta ganti. Salah apa kami honorer K2 teknis administrasi, kok ditelantarkan, padahal bidan berjuang belakangan diangkat PNS dengan mengada-adakan regulasinya," tuturnya.
Oleh karena itu, Eko kembali mendesak Jokowi dan PDIP untuk memperjuangkan honorer K2 menjadi ASN. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad