jpnn.com - TANJUNG PINANG - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN Tahun 2023 Provinsi Kepri Riau untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Acara penandatanganan kontrak kerja bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan non-ASN itu berlangsung di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Senin (13/2).
BACA JUGA: Jika Pekan Ketiga Hasil Seleksi PPPK Guru Belum Diumumkan, P1 Punya Rencana BesarÂ
Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari, Staf khusus Gubernur Suyono dan Nazaruddin, Kepala Cabang BSI Tanjungpinang Ari, Kepala Sekolah serta Koodinator Pengawas SMAN, SMKN dan SLBN Se-Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, serta beberapa perwakilan OPD Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam keterangan resmi dari Diskominfo Provinsi Kepri disebutkan jumlah PTK Non-ASN Provinsi Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, yang tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN berjumlah 2.575 orang.
BACA JUGA: Daerah Miskin Gaji PPPK Minim, Tidak Lagi Setara PNS? Siap-siap Saja
Perinciannya, di Kabupaten Kepulauan Anambas 113 orang, Kota Batam 694 orang, Kabupaten Bintan 269 orang, Kabupate Karimun 461 orang, Kabupaten Lingga 252 orang, Kabupaten Natuna 345 orang, dan Kota Tanjungpinang 441 orang.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.
BACA JUGA: Jadwal Pengumuman PPPK Guru Tak Jelas, Honorer Marah Besar, Siapkan Demo Lagi
Hal ini menjadi konsen pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau melalui Misi ”Mewujudkan Kualitas SDM yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasisikan Iman dan Taqwa”.
”Oleh karena itu peran guru dalam pembangunan sangat strategis. Demikian pula para Tenaga Kependidikan, yang membantu secara administrasi, baik sebagai operator, petugas kebersihan, pustakawan dan lain-lain, yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan,” ujar Ansar Ahmad.
Politikus Partai Golkar itu mengtakan, Provinsi Kepri terus berusaha untuk dapat memberikan penghargaan kepada seluruh guru dan Tenaga Pendidik Non-ASN.
“Antara lain, Pemprov Kepri akan kembali memperpanjang kontrak kerja para honorer di lingkungan pemprov dan telah mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan pengadaan tenaga pendidik Non-ASN ini yang Insya Allah akan kita teruskan secara berkelanjutan,” ujar Ansar Ahmad.
Lebih lanjut dikatakan, pada Juli 2022 yang lalu, dalam RAKORNAS Kepegawaian di Batam, Pemprov Kepri memberikan penguatan terhadap Honorer termasuk tenaga pendidik Non ASN dengan usulan untuk mempertimbangkan kembali atas rencana penghapusan honorer terhadap Kemenpan RB dan BKN.
”Karena Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih sangat membutuhkan peran nyata dari tenaga honorer dalam pembangunan khususnya dalam pembinaan SDM yang berkualitas,” ucap pria kelahiran 10 April 1964 itu.
SK PPPK Segera Terbit
Ansar menjelaskan Pemprov Kepri juga telah melakukan seleksi CASN PPPK mulai 2021 yang lalu.
Disebutkan, guru PTK Non-ASN ada yang sudah dinyatakan lulus ASN PPPK untuk seleksi tahap 1 dan 2 tahun 2022 yang berjumlah 649 orang.
“Untuk tahun 2022 kemarin, semua kategori yang telah lulus segera diproses dan diserahkan SK-nya di awal tahun 2023 ini. Selanjutnya seleksi CASN PPPK formasi 2023 juga masih akan berlanjut di pertengahan tahun ini. Semoga ke depannya status Bapak Ibu guru akan semakin baik, khususnya bagi yang belum mendapatkan status ASN PPPK,” harapnya.
Gubernur Ansar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendidik dan tenaga kependidikan karena peran sertanya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.
Disebutkan, Indeks Pendidikan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke-4 dari 34 Provinsi Se-Indonesia.
Dengan Angka Partisipasi Sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14 persen, pada 2022 sebesar 84,54 persen dan 2021 84,40 persen.
“Terima kasih atas peran bapak/ibu selama ini karena turut mencerdaskan anak-anak di Kepri. Semoga pengorbanan bapak/ibu selama ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Dan pada Rapat Gubernur Se-Indonesia yang akan datang akan saya usahakan lagi status para guru PTK Non-ASN agar segara bisa ditetapkan menjadi PPPK,” ujar Ansar Ahmad. (rls/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu