jpnn.com, KUPANG - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (24/3) besok.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat terkait pengentasan persoalan stunting di wilayah NTT.
BACA JUGA: Gencarkan Gerakan RAN PASTI, BKKBN Ajak Pemda Turunkan Angka Stunting
Menurut Hasto, Presiden Jokowi akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan.
"Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen," kata Hasto di Kupang, Rabu (23/3).
BACA JUGA: Cegah Stunting, Calon Pengantin Harus Siap Nikah dan Hamil
Hasto menyebut Kota Soe sebagai Kabupaten TTS memiliki prevalensi stunting yang paling tinggi di NTT, yakni mencapai 48,3 persen menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.
Dia menjelaskan dipilihnya Timor Tengah Selatan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatian penuh untuk menangani persoalan stunting yang tinggi di bumi Flobamora itu.
BACA JUGA: Angka Stunting di NTT Cukup Tinggi, Muslimat NU Gencar Gelar Edukasi Gizi
Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah, berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Lima belas kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
Sementara itu, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen.
Sisanya tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur.
Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.
“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” kata Hasto.
Hasto menambahkan, khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan, diharapkan prevalensi kasus stunting dapat menurun menjadi 43,01 persen di akhir 2022 dan melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen.(mcr2/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Meylinda Putri Yani Mukin