jpnn.com - BATAM - Reklamasi pantai yang cukup banyak di kota Batam, Kepulauan Riau terus menjadi polemik. Kini, DPRD kota Batam berencana mengajukan hak angket terkait reklamasi di Batam.
Sudah lima fraksi DPRD Batam yang mendukung. Masing-masing Hanura, PAN, PPP, Nasdem, serta Gerindra.
BACA JUGA: Nah Lho, Anggaran Bagi PNS Dialihkan Untuk Bayar Utang?
“Proses pembicaaraan awal teman-teman (Dari lima fraksi yang dimaksud) pada mendukung, tapi penggalangan tandatangan harus jumpa orangnya dulu,” ungkap Anggota DPRD Batam dari Fraksi Hati Nurani Bangsa (Hanuba), Uba Ingan Sigalingging, kemarin.
Menurut Uba, dukungan tersebut dinilai besar, karena berdasarkan ketentuan diperlukan tujuh orang anggota DPRD dari sedikitnya dua fraksi.
BACA JUGA: Mobil Sehat Tabanan Layak Jadi Percontohan
Lanjut dia setelah ditandatangi, selanjutnya akan diajukan ke pimpinan DPRD, jika disetujui akan dibahas pada rapat paripurna. “Seandainya disetujui di paripurna akan dibentuk panitia angket,” katanya seperit dikutip dari batampos (Jawa Pos Group).
Dia menjelaskan panitia angket ini akan melakukan penyelidikan terkait kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau menyimpang dari aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Luar Biasa! Bupati Ini Bikin Dirjen Kementan Terharu
“Satu orang dari setiap fraksi yang bekerja selama enam puluh hari yang akan melakukan penyelidikan. (Reklamasi) yang tak berizin, ini akan terjawab dalam proses penyelidikan.” terangnya.
Dia menambahkan jika usulan tersebut disetujui, dipastikan ini adalah kali pertama DPRD Kota Batam, mengajukan hak angket.
Terkait regulasi kebijakan reklamasi saat ini, terkesan berbeda-beda. Pemko Batam dan BP Batam, menggunakan dua Peraturan Presiden (Perpres) berbeda. Pemko, menggunakan perpres 112 tahun 2012, sedangkan BP menggunakan perpres 87 tahun 2011.
“Disini kan sudah berbeda, penggunaan dasar hukumnya. Inilah tugas kita untuk menyelidiki,” ungkapnya. (cr13/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bunuh Bekantan Lalu Memakannya, 5 Pelaku Bergaya Alay
Redaktur : Tim Redaksi