BI Dukung Kran Impor Beras ke Batam Dibuka

Kamis, 01 Maret 2018 – 23:14 WIB
Seorang pekerja toko sembako Multi Sukses dipasar Mega Legenda mengangkat karung beras saak akan disusun , Rabu (7/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos

jpnn.com, BATAM - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pemerintah kota Batam meminta Kementerian Perdagangan untuk membuka kembali kran impor beras.

Impor tersebut dinilai salah satu solusi tepat dan cepat untuk mengatasi kekurangan stok beras di Batam.

BACA JUGA: Penambang Pasir Ilegal Tinggalkan Kubangan Raksasa di Batam

"Iya, impor beras itu salah satu solusi," ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, kepada Batam Pos di Hotel Harris Resort Batam Centre, Rabu (28/2).

Gusti menjelaskan, para pengusaha yang bergerak di bisnis beras belakangan ini memang berada dalam posisi sulit.

BACA JUGA: Waspada, Kini Pencuri Mobil Pakai Modus Baru Ini

Di satu sisi harus berusaha memenuhi kebutuhan beras di Batam dan wilayah lainnya di Kepri, namun di sisi lain, dihadapkan pada pembatasan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara, beras yang dijual di Batam maupun wilayah lainnya di Kepri, dibeli pengusaha dari Cipinang atau daerah penghasil lainnya. Harga di daerah asal sudah tinggi, ditambah biaya transportasi dari daerah asal atau penghasil ke Batam juga mahal.

BACA JUGA: Pak Darmin Sebut Perry Warjiyo Figur Tepat untuk Pimpin BI

Jika dijual di bawah HET atau sama dengan HET, pegusaha berpotensi rugi. Jika dijual lebih mahal, ada ketentuan HET.

"Jadi memang perlu ada solusi agar kebutuhan beras di Batam tetap tercukupi dengan harga yang bagus," ujarnya.

Gusti mengakui beras yang masuk dalam kelompok Volatile Food menjadi salah satu penyumbang inflasi di Batam. Pada Januari 2018 ini saja andilnya sudah 0,22 persen. Angka itu berpotensi meningkat jika stok terbatas dan harga tinggi masih terus terjadi. Sementara target inflasi Kepri ada di angka 3,5 persen.

Dia juga mengungkapkan, BI bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang saat itu gubernurnya dijabat oleh HM Sani, pernah mengusulkan ke Kementerian Perdagangan era Rahmat Gobel yang kemudian digantikan Thomas Lembong, agar kran impor dibuka untuk kebutuhan Batam dan wilayah lainnya di Kepri.

Namun, pembahasan mekanisme importasi beras dilakukan di rapat kebinet terbatas yang di dalamnya tidak ada unsur pemerintah daerah, sehingga usulan tersebut hingga saat ini belum ada realisasi.

"Namun kami di TPID berharap ada upaya ke depan agar pasokan beras ke Batam mencukupi dan harganya terjangkau oleh masyarakat," ujar Gusti. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. BI salah satu bagian dari TPID, selain unsur Pemda dan pihak terkait lainnya.

Meski impor beras menjadi salah satu solusi terbaik dan tercepat untuk mengatasi keterbatasan stok dan harga beras yang tinggi di Batam, jika diusulkan kembali agar kran impor dibuka, memang relatif sulit untuk dikabulkan.

Sebab, mekanisme importasi beras sampai saat ini masih dipegang Bulog, bukan importir tertentu.

Maka solusi agar impor beras untuk kebutuhan Batam dan wilayah lainnya di Kepri bisa terwujud, Gusti menyarankan agar usulan tetap diajukan dan dikawal ke pusat, sehingga ada penambahan kuota.

Kuota ini bisa diberikan ke Bulog untuk impor langsung dengan pintu masuk pelabuhan Batam. Sebab, jika pintu masuknya tetap di Jakarta atau di luar Batam, tetap saja harga beras akan tinggi karena biaya transportasi ke Batam mahal.

"Kalau impor langsung ke Batam kan relatif murah, jadi kita dukung rencana Pak Amsakar (Wakil Wali Kota Batam) yang akan menyurati pemerintah pusat," ujarnya.

Bisa juga diperjuangkan ke pusat agar kewenangan penetapan kuota impor beras ke depan dilimpahkan ke BP Batam selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. Selanjutnya, kuota itu bisa diberikan ke importir lokal yang memang disetujui oleh pemerintah pusat.

Hanya saja, pelimpahan kewenangan importasi beras ini tidak sesederhana importasi daging yang telah dilimpahkan pusat ke BP Batam. Sebab, impor beras juga menyangkut kesejahteraan masyarakat petani di Indonesia.

"Namun Batam bukan daerah penghasil, sehingga masih ada peluang diberikan," kata Gusti.

Jika suatu saat kran impor beras langsung ke Batam diberikan pusat, maka pengawasannya tentu akan lebih ketat supaya tak merembes ke daerah lainnya.(nur)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerahkan 4 Anjing K-9 Cari Sabu di KM Win Long, Ini Hasilnya


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler